Kesultanan Nusantara, Bagian dari Kekhalifahan Islam?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Interaksi antara kerajaan Nusantara dengan Kekhalifahan Islam di Timur Tengah dimulai dari surat menyurat antara Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan dan Umar bin Abdul Aziz pada era kerajaan Sriwijaya. Mereka saling bertukar hadiah dan keilmuan.

Setelah mundurnya Hindu dan Budha, bagaimana keterkaitan kerajaan di Nusantara dengan Kekhalifahan Islam? Apakah berdiri sendiri atau bagian Kekhalifahan Islam yang mendunia?

Dalam sejarah tercata beberapa pemberian gelar Kesultanan kepada raja-raja di Nusantara dari kekhalifahan yang ada di Arab dan misi khusus dari Khalifah Turki Utsmani  untuk Islamisasi Nusantara.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Samudera Pasai.  Aceh sangat terkenal di Makkah karena jaringan keilmuannya. Oleh karena itulah,

Syarif Makkah menganugerahkan gelar Sultan pada Merah Silu yang kemudian bergelar Al-Malikush Shaleh sebagai Sultan di Kesultanan Samudra Pasai. Gelar ini mirip dengan gelar yang digunakan Kekhalifahan Mamalik di Mesir.1)

Berdirinya Kesultanan Demak merupakan misi khusus dari Khalifah Muhammad 1 Turki Utsmani untuk percepatan Islamisasi di Nusantara, khususnya Jawa. Sang Khalifah mengirimkan tim khusus yang dikenal sebagai Walisanga.

Setelah Demak redup, penerusnya adalah Kesultanan Mataram. 

Pemimpin besarnya bergelar Senapati Ing Alogo Ngabdurrahman Pandito Corkrokusumo atau disebut juga Hanyokrokusumo. Dia mendapatkan pengakuan gelar Sultan dari Syarif Makkah. Sejak itulah sang Baginda dipanggil Sultan Agung.2)

Kesultanan Banten merupakan kerajaan Muslim paling penting di Jawa. Saat Syeikh Yusuf Al Makasari pertama kali tiba di Banten untuk belajar yang berkuasa saat itu Sultan Abu Mafakhir Abdullah Qadir. Yang memberikan gelar Sultan adalah Syarif Makkah.3)

Kesultanan Aceh di era Alauddin Ri'ayat Syah (1537-1568) disahkan bergelar Sultan oleh Khalifah Salim II Turki Utsmani. Sang Khalifah memberikan bantuan 40 perwira Turki yang mendidik tentara Aceh.4) 

Pengangkatan dan pemberian gelar Sultan dari Syarif Makkah dan Khalifah Turki Utsmani secara langsung menunjukkan Nusantara pun bagian Kekhalifahan yang saat itu ada.

Catatan:

1) Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka, GIP 2016, hal 523

2) Dari Perbendaharaan Lama  karya Buya Hamka, GIP 2017, hal 16

3) Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18 karya Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2004, hal 262

4) Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka, GIP 2016, hal 582

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-1)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Ahmad Sarwat dalam bukunya Kedudukan Qadhi dalam hukum Islam mengatakan, "Eksistensi tegaknya hukum syariah itu tergantung pada eksistensi qadhi. Dikatakan hukum itu berjalan, manakala dijamin qadhi lancar menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dikatakan hukum itu runtuh ketika qadhi tidak menjalankan tugasnya."

Ahmad Sarwat melanjutkan, "Maka antara qadhi dan berjalannya hukum itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun di tengah umat Islam sudah ada AlQuran dan Hadits sebagai pedoman, namun keberadaan qadhi menjadi syarat mutlak bagi umat Islam."

Keberadaan Qadhi menurut Ahmad Sarwat, " Hukum keberadaan qadhi ini menjadi fardhu kifayah bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi Sultan, hukumnya menjadi fardhu ‘ain untuk menunjuk atau mengangkat qadhi pada suatu

wilayah."

Jadi legalitas formal untuk melihat apakah di Nusantara telah menerapkan syariat Islam salah satunya dari hadirnya Qadhi yang memutuskan perkara pidana maupun perdata dalam sebuah kerajaan atau negara.

Bila menilik legalitas formalnya, ada beberapa kerajaan di Nusantara yang memenuhi syarat ini. Misalnya kesultanan Samudera Pasai. Ini terlihat dari catatan perjalanan Ibnu Batutah ke Pasai.

Ibnu Batutah tiba di Kesultanan Pasai di era Sultan Al-Malikush Zhahir II (1326-1348M). Dia menyaksikan bahwa sang Sultan sangat teguh memegang agama dan alim. Disisinya ada seorang Qadhi yang berasal dari Syiraz yang merupakan Zuriyah Rasulullah saw. 

Ibnu Batutah menceritakan kesederhanaan sang Sultan, "Sultan sering bertukar pikiran dengan ulama. Bila pergi ke shalat Jum'at, sang Sultan berjalan kaki. Sang Sultan gemar sekali mengembangkan agama ke negri-negri yang berdekatan, dan negri mana pun yang belum memeluk Islam." 1)

1) Sejarah Umat Islam, Buya Hamka, GIP 2016, hal 524

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-2)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Ibnu Qayim Al-Jauziyah berkata, "Darul Islam adalah negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dan di dalamnya diberlakukan hukum Islam. Jika di dalamnya tidak diberlakukan hukum Islam maka status bukan darul Islam.

Kesultanan Demak memenuhi kriteria tersebut. Hukum Islamnya sudah diserap ke dalam kitab Salokantoro dan Angger Surya Alam. Kitab ini menjadi undang-undang yang berlaku di Kesultanan Demak.  Cikal bakalnya tertuang pada Het Boek van Bonang dan Kropak Ferrara yang merupakan ajaran Wali Sanga.

Dalam teks dokumen  Kropak Ferrara disebutkan, "Jika ada orang yang terlibat dalam persoalan hukum dan tidak mau diajak menyelesaikannya menurut syariat Islam, tetapi malah ingin memakai hukum kafir, maka dia menjadi kafir." 

Dalam pemberlakuan hukum Islam di Kesultanan Demak, Raden Fattah dan para wali berperan sebagai penasihat dan penegak hukumnya. Kesultanan Demak merupakan obsesi pemimpin pertama Walisanga yaitu Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang pernah memberikan wejangan, "Melaksanakan hukum dan amaliah  agama secara terang-terangan."

Untuk menata pemerintahannya, Sultan Fattah mengangkat Sunan Kudus sebagai Qadhi, hakim agung. Sunan Giri sebagai Mufti. Sunan Kalijaga sebagai dewan penasihat. Sedangkan imam pertama Masjid Agung Demak adalah Sunan Bonang putra Sunan Ampel.

Kitab Angger Suryo Alam merupakan adopsi dari Syariat Islam seperti, Jual beli, penitipan, penggadaian, hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi pencuri yang sekaligus pembunuh dengan dipenggal, hukum bunuh bagi pezina berat, denda, penjara, dan hukuman mati bagi pencela dan penghina agama dan sebagainya yang telah diterima oleh masyarakat Islam demi tegaknya keadilan dan ketertiban umum.

Melihat hal ini maka Theodoor Gautier dan Thomas Pigeaud sampai menyatakan bahwa Kesultanan Demak didirikan di atas pondasi syariat Islam yang ketat.

(Diringkas dari Buku Sultan Fattah, Rachmad Abdullah, Al-Wafi 2015)

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-3)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah wafatnya para Walisanga, munculnya ulama pembaharu di abad ke 17 di Nusantara. Mereka adalah Nur Al-Din Al-Raniri wafat 1658, Abd Al-Ra'uf Al-Sinkili (1615-1693 M) dan Muhammad Yusuf Al Makasari (1627-1699).

Menurut Prof Dr Azyumardi Azra, mereka menampilkan diri sebagai sufi-sufi teladan, yang memberikan perhatian bukan hanya kepada perjalanan spiritual mereka sendiri, melainkan juga kepada masalah dan tugas duniawi. Mereka memegang jabatan Mufti di Kesultanan masing-masing.1)

Ar-Raniri diangkat menjadi Syeikh Al Islam di Kesultanan Aceh 1637 M di era Iskandar Tsani. Posisi ini salah satu kedudukan tertinggi di Kesultanan yang di bawah langsung Sultan sendiri. Sedangkan Qadhinya saat itu adalah Qadhi Malik Al-Adil.

Menurut catatan Belanda, Ar Raniri bukan saja ahli dalam soal keagamaan tetapi juga persoalan ekonomi dan politik. Di era Sultanah  Shafiyah Al-Din, Ar Raniri membuat kebijakan perdagangan yang menguntungkan Gujarat dan merugikan Belanda.

Peranan Ar Raniri juga mengintensifkan proses Islamisasi dalam bidang politik. Sebagai Syeikh Al Islam Kesultanan Aceh,  tugasnya memberikan nasihat kepada Sultan Iskandar Tsani yang baru naik tahta. Dalam bukunya Bustan Al-Salatin, dia mengungkapkan bagaimana menasihati Sultan dalam fungsinya sebagai penguasa dan Khalifah Allah di bumi.

Dengan mengutip ayat Al-Qur'an, dia menjelaskan kepada Sultan tanggungjawab dan kewajibannya kepada rakyat yang lemah, dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya dilindungi dan dirahmati Allah. Dengan dialog ini, Sultan banyak menghapus hukuman yang tidak sesuai syariat Islam.

Menurut Ar Raniri, penerapan syariat Islam tidak dapat ditingkatkan tanpa pengetahuan lebih mendalam terhadap hadist Rasulullah saw. Oleh karena itulah dia membuat kitab yang isinya himpunan hadist yang diterjemahkan dari Bahasa Arab ke Melayu. 

(Diringkas dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17-18, Azyumardi Azra, Kencana 2007)

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-4)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Setelah kepergian Ar Raniri. Kesultanan Aceh mengangkat Al-Sinkili sebagai Syeikh Islam Aceh. Beliau banyak menulis buku atas permintaan Sultanah Aceh yang bernama Shafiyyah Al-Din. Tulisannya bukan hanya ibadah tetapi seluruh aspek kehidupan.

Kitab fiqih Mir'at At Thullab ditulis untuk sang Sultanah, isinya tentang ibadah, muamalat, kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin. Di era Sinkili juga, Syarif Makkah memberikan gelar Sultan kepada   Sultanah kerajaan Aceh. Mengenai polemik penguasanya seorang perempuan, Sinkili cendrung diam. Ini indikasi toleransi pribadinya atas hal ini.

Menurut Buya Hamka, kerajaan Aceh berkembang maju dan kedudukan Sultan dalam susunan pemerintahnya tidak bisa memerintahkan dengan kemauannya sendiri. Kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif dan Yudikatif.

Undang-undang di Kesultanan Aceh diberi nama Qanun Asyi Darussalam. Isinya menegaskan bahwa sumber hukum, adat, qanun dan resam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas, menurut madzah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak boleh menyeleweng dari itu.

Di era Sinkili, perempuan diperbolehkan untuk aktif duduk di pemerintahan, legislatif, aktif  dalam memegang peranan di saat perang hingga menjadi Sultanah. Ini  merupakan sumbangsih pemikiran dalam kaitannya diperbolehkan perempuan menjadi hakim dan pemimpin.

Hingga akhirnya Mufti Kepala di Makkah mengirimkan fatwa bahwa perempuan menjadi Sultanah bertentangan dengan syariat Islam. Sejak itulah kesultanan Aceh dipimpin oleh laki-laki kembali.

Sumber:

1. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 17-18, Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2007.

2. Sejarah Umat Islam,  Buya Hamka, GIP 2017.

3. Biografi Ulama Nusantara, Rizem Aizid, Diva Press 2016.

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-5)

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Syeikh Yusuf Al Makasari melakukan perjalanan keilmuan dari Makasar, Banten, Aceh, Timur Tengah hingga ke Turki. Di Banten, bersahabat dan belajar bersama dengan Pangeran Surya, yang kelak bergelar Sultan Ageng Tritayasa. Di Aceh, belajar dengan Syeikh Ar Raniri, Syeikh Islam Kesultanan Aceh.

Setelah belajar dari Timur Tengah, Dalam perjalanan pulang, Syeikh Yusuf Al Makasari mampir di Banten. Diangkatlah beliau sebagai Dewan penasihat Sultan (Mufti) yang paling berpengaruh. Peranannya sangat besar bukan saja dalam bidang keagamaan, tetapi juga politik dan pemerintahan.

Murid Ar Raniri di Nusantara yang paling terkemuka adalah Syeikh Yusuf Al Makasari. Melihat Ar Raniri  sangat mendalami sufi, teologi, fiqh yaitu penerapan praktis aturan yang paling mendasar dalam syariat Islam. Maka hal ini juga diterapkan oleh Syeikh Yusuf Al Makasari saat menjadi Mufti di Banten.

Di era Sultan Ageng Tritayasa, Banten menjalin hubungan politik dan diplomatik dengan penguasa Muslim terutama Syarif Makkah. Hubungan surat menyurat pun sangat erat hingga ke kerajaan Muslim yang ada di anak Benua India.

Sultan Ageng hampir sepanjang waktu ditemani para ulama. Banyak ulama dan penuntut ilmu dari berbagai bagian dunia Islam yang terus berdatangan ke Banten. Banten menjadi pusat pengetahuan dan keilmuan Islam yang penting di Nusantara.

Pengaruh Syeikh Yusuf Al Makasari tidak saja pada penerapan Syariat Islam di Banten tetapi juga pengaruh tasawuf. Beliau telah mendapatkan ijazah dari guru tasawufnya dari Thariqah al-Qariyah, Naqsyabandiyah, Ba'alawiyah, Syattariyah, dan Khalwatiyah. Hingga diberikan gelar Tajul Khalwati Hidayatullah.

Setelah kepergian Syeikh Yusuf Al Makasari karena diasingkan Belanda, gelar Kesultanan Banten dipengaruhi identitas ketasawufan seperti gelar Zainal Abidin, Zainal Arifin, Zainal Alimin dan Zainal Asyiqin.

Sebagai sebuah Kesultanan, Banten juga mendirikan sebuah institusi hukum, atau kantor Qadhi. Badan peradilan Islam ini berperan sebagai institusi yang menjaga hukum-hukum syariat berjalan dengan baik, seperti muamalah, jual beli, nikah cerai, hudud, dan semua amalan syariat Islam lainnya. Posisi Qadhi ini sangat penting di Kesultanan Banten, dan gelarnya kemudian hari di kenal dengan sebutan Kiyahi Pakih Najmuddin.3)

Dalam Sarasehan Sejarah yang diadakan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten, pada 19 November 2015. Ayang Utriza, filolog dari UIN Syarif Hidayatullah, dan peneliti Bantenologi Mufti Ali,  menyuguhkan hasil penelitiannya tentang sejarah Banten.

Dengan melalui kajian filologi Undang-Undang Banten kajian sejarah dari tinjauan filologi abad ke 17-18. Ditemukan Catatan Pengadilan Fakih Najamudin. Penelusurannya ini ia pertahankan sebagai penelitian di Universitas Oxford.4)

 Sumber:

1. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 17-18, Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2007.

2. Sejarah Umat Islam,  Buya Hamka, GIP 2017.

3.https://www.banteninfo.com/undang-undang-banten-konstitusi-kesultanan-banten/

4.https://www.radarbanten.co.id/masa-kesultanan-banten-punya-undang-undang-yang-mengagumkan/

Penerapan Syariat Islam di Nusantara (bagian-6, habis )

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

(Channel Youtube Dengerin Hati)

Menjelang dasawarsa abad ke 17, para penguasa baru yang masuk Islam melakukan usaha-usaha menerjemahkan beberapa ajaran Islam ke dalam organisasi sosio-politik dalam kerajaan. Jabatan seperti Imam, Khatib, dan Qadhi diciptakan, dan para pemegang jabatan tersebut dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga bangsawan.

Penerapan syariat ada yang sampai taraf hukum kerajaan. Tetapi juga ada yang sampai taraf tertentu, menyangkut persoalan keluarga, yang disatukan ke dalam adat istiadat setempat.

Sistem pemerintahan di Minangkabau sendiri bukan sebuah pemerintahan yang terpusat dan otoriter. Mereka dibangun dengan sistem nagari-nagari yang egaliter dan terbuka. Walaupun seperti itu, melalui kesadaran dan pergolakan sejarah, masyarakatnya mampu menanamkan adat istiadat yang tertinggi tak lain adalah Islam.

Muncullah beberapa aturan seperti "Agamo Mangato, Adaik Mamakai" (agama menyatakan, adat menerapkan). Puncaknya disepakati sebagai hasil musyawarah adalah pernyataan budaya "Adaik Basandi Syara" (adat harus bersendi syariat). Ungkapan ini memperjelas jika "Adaik nan sabana adaik" (adat yang sebenarnya adat) dengan ajaran Islam adalah sejajar.

Masuknya Islam ke Banjarmasin Kalimantan Selatan pada masa jauh lebih belakang dibandingkan Sumatera Utara atau Aceh. Gelora keislamannya mulai tumbuh saat Kesultanan Demak datang untuk membantu Pangeran Samudera dalam persaingannya terhadap Kerajaan Daha.

Kehadiran Syeikh Muhammad Arsyad yang baru pulang dari pengembaraan ilmu keislamannya membuat Kesultanan Banjar semakin kokoh menerapkan Syariat Islam. Beliau diangkat menjadi Mufti yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa mengenai persoalan keagamaan dan sosial.

Syeikh Muhammad Arsyad juga menjadi syariat Islam sebagai acuan terpenting dalam pengadilan kriminal. Atas dukungan Sultan, didirikan pengadilan Islam terpisah untuk mengurus masalah hukum sipil murni. Dalam penerapan Syariat Islam, beliau sering berkonsultasi dengan gurunya yaitu Syeikh Sulayman Al Kudri di Timur Tengah.

Sumber:

1.https://www.republika.co.id/berita/no0x0830/adat-basandi-syara-syara-basandi-kitabullah

2. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke 17-18, Prof Dr Azyumardi Azra, Kencana 2007.