Membangun Negara Madinah: Dari Persaudaraan hingga Sistem Keuangan Negara

Sebelum Islam datang, Yatsrib berada dalam situasi yang tidak menentu. Kota ini tidak memiliki seorang pemimpin yang memiliki kedaulatan penuh. Hukum dan pemerintahan tidak berjalan secara kokoh, sementara masyarakat hidup dalam ketidakpastian.

Dua kabilah terbesar, Aus dan Khazraj, terus-menerus terlibat dalam pertikaian untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Sampai akhirnya muncul sebuah kesadaran: sampai kapan mereka akan hidup dalam konflik tanpa kepemimpinan yang mampu menyatukan mereka?

Dalam kondisi seperti itulah beberapa kelompok penduduk Yatsrib berinisiatif menemui Nabi Muhammad ﷺ. Mereka mengenal beliau sebagai al-Amīn, sosok yang terpercaya. Mereka bukan sekadar meminta nasihat, tetapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar: meminta Rasulullah ﷺ menjadi pemimpin mereka.

Mereka berjanji akan menjaga keselamatan Rasulullah ﷺ dan para pengikutnya serta mendukung dan mengembangkan ajaran Islam.

Pertemuan itu berlangsung dua kali. Pertama, pada tahun ke-12 kenabian, yang dikenal sebagai Baiat Aqabah Pertama. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, berlangsung Baiat Aqabah Kedua, dengan komitmen yang lebih kuat.

Lalu tibalah perintah Allah untuk berhijrah.

Setelah tiga belas tahun menghadapi tekanan, penindasan, dan berbagai rintangan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah ﷺ meninggalkan Makkah menuju Yatsrib. Kota yang selama ini dilanda konflik itu kemudian menyambut beliau dengan penuh kehangatan.

Sejak saat itu, sejarah Yatsrib memasuki babak baru.

Kota itu kemudian dikenal sebagai Madinah.

Dari Komunitas Dakwah Menjadi Kekuatan Politik

Apa yang berubah setelah hijrah?

Di Makkah, Islam terutama tumbuh sebagai kekuatan dakwah dan pembinaan iman. Tetapi di Madinah, Islam berkembang menjadi kekuatan sosial dan politik. Dalam waktu relatif singkat, Rasulullah ﷺ memimpin sebuah komunitas yang terus bertambah besar.

Wahyu-wahyu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, pemerintahan, pertahanan, dan hubungan antarmanusia pun semakin banyak turun di Madinah.

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin masyarakat dan negara.

Di dalam diri beliau bertemu dua dimensi kepemimpinan: kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan duniawi.

Namun, apakah membangun negara cukup dengan mengangkat seorang pemimpin?

Tentu tidak.

Sebuah negara tidak akan kokoh hanya karena memiliki pemimpin yang baik. Ia membutuhkan masyarakat yang bersatu, aturan yang jelas, institusi yang berjalan, sistem ekonomi yang sehat, serta nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, setelah menjadi pemimpin Madinah, Rasulullah ﷺ segera melakukan perubahan mendasar.

Beliau tidak membangun negara dengan kemewahan. Beliau membangunnya dari manusia, persaudaraan, institusi, aturan, dan nilai.

1. Membangun Masjid: Membangun Pusat Kehidupan

Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika pertama kali tiba di Madinah?

Beliau membangun masjid.

Sekilas, keputusan ini mungkin tampak sederhana. Bukankah sebuah negara membutuhkan kantor pemerintahan, pusat perdagangan, benteng, atau bangunan-bangunan administratif?

Mengapa justru masjid?

Karena Rasulullah ﷺ memahami bahwa pembangunan masyarakat harus dimulai dari pembangunan manusia. Dan manusia membutuhkan pusat pembinaan yang menghubungkan hati mereka kepada Allah sekaligus menghubungkan mereka satu sama lain.

Masjid menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat Muslim.

Di sanalah kaum Muslimin bertemu, berkomunikasi, belajar, beribadah, dan membangun ikatan ukhuwwah dan mahabbah. Masjid bukan sekadar tempat untuk menunaikan salat, tetapi pusat kehidupan umat.

Tanah untuk pembangunan masjid diperoleh dari dua anak yatim. Dalam riwayat yang dikutip sumber ini, tanah tersebut dibeli dengan harga sepuluh dinar. Bangunannya pun sangat sederhana: batu dan batu bata sebagai dinding, pelepah kurma sebagai atap, serta batang pohon kurma sebagai tiang.

Tidak ada kemewahan.

Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri ikut bekerja bersama para sahabat.

Bukankah di sini terdapat pelajaran penting?

Negara yang baru lahir tidak harus memulai dengan bangunan yang megah. Ia harus memulai dengan manusia yang memiliki visi yang sama.

Masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi berfungsi jauh melampaui tempat ibadah. Ia menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat: tempat pertemuan, pusat pendidikan, pengelolaan urusan negara, peradilan, pertahanan, pembinaan para juru dakwah, hingga pengelolaan baitul mal.

Dengan satu pusat kehidupan, Rasulullah ﷺ dapat menjalankan berbagai fungsi pemerintahan tanpa harus membebani negara dengan pembangunan infrastruktur yang mahal.

Ini bukan sekadar persoalan efisiensi.

Ini adalah pelajaran tentang prioritas pembangunan.

2. Merehabilitasi Muhajirin: Menyatukan Hati dan Ekonomi

Setelah membangun masjid, persoalan berikutnya jauh lebih mendesak: bagaimana kehidupan kaum Muhajirin?

Mereka meninggalkan Makkah bukan dengan membawa kekayaan.

Sebagian besar meninggalkan rumah, harta, pekerjaan, bahkan jaringan sosial mereka. Sekitar 150 keluarga Muhajirin berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Di Madinah, sementara itu, sumber kehidupan sangat bergantung pada pertanian.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Apakah negara yang baru berdiri mampu memberikan bantuan keuangan kepada seluruh pendatang?

Belum.

Madinah sendiri belum memiliki kekuatan ekonomi yang memadai.

Maka Rasulullah ﷺ mengambil jalan yang sangat mendasar: membangun persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.

Inilah salah satu keputusan sosial paling penting dalam pembangunan masyarakat Madinah.

Persaudaraan tidak lagi semata-mata didasarkan pada darah dan kesukuan. Ia dibangun di atas iman.

Tetapi apakah persaudaraan itu hanya slogan?

Tidak.

Rasulullah ﷺ menjadikannya nyata dalam kehidupan.

Kaum Anshar diperintahkan dan didorong untuk membantu saudara-saudara Muhajirin hingga mereka mampu memperoleh mata pencaharian sendiri. Persaudaraan itu menyentuh kehidupan ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ tidak hanya menyelesaikan persoalan kemiskinan, tetapi juga mencegah lahirnya kesenjangan sosial antara penduduk lama dan pendatang baru.

Bukankah ini sebuah pelajaran penting dalam membangun masyarakat?

Persatuan yang hanya dibangun melalui slogan akan rapuh. Persatuan harus memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

3. Membuat Konstitusi Negara: Mengubah Persaudaraan Menjadi Tata Kelola

Masjid telah dibangun.

Muhajirin dan Anshar telah dipersaudarakan.

Lalu apa berikutnya?

Sebuah masyarakat tidak dapat hidup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan aturan.

Karena itu, Rasulullah ﷺ menyusun Konstitusi Madinah, yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah sebagai sebuah kesatuan politik.

Di dalamnya ditegaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara, termasuk Muslim dan kelompok non-Muslim. Konstitusi tersebut juga mengatur persoalan keamanan dan pertahanan bersama.

Pesannya jelas:

Kebebasan tidak berarti setiap orang boleh melakukan apa saja.

Kehidupan bersama membutuhkan aturan yang menjaga kepentingan umum.

Dalam kerangka menjaga ketertiban dan lingkungan Madinah, terdapat pula aturan mengenai perlindungan kawasan kota, termasuk larangan melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan atau membawa senjata untuk tujuan kekerasan di kawasan tertentu.

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ tidak membangun negara berdasarkan kekuasaan semata.

Beliau membangunnya berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, hukum, dan kemaslahatan bersama.

4. Meletakkan Dasar Sistem Keuangan Negara

Setelah fondasi sosial, politik, dan keamanan mulai dibangun, muncul persoalan berikutnya:

Bagaimana negara membiayai kehidupannya?

Negara Madinah bukanlah negara yang diwarisi dengan kas yang melimpah. Ia lahir dari masyarakat yang sebelumnya mengalami konflik panjang. Tidak ada kekayaan negara yang siap digunakan untuk membangun pemerintahan baru.

Maka Rasulullah ﷺ harus membangun sistem keuangan secara bertahap.

Yang dibangun bukan sekadar mekanisme mengumpulkan dan membelanjakan uang. Lebih mendasar daripada itu, beliau mengubah paradigma ekonomi masyarakat.

Nilai-nilai ekonomi yang bertentangan dengan Islam secara bertahap digantikan dengan prinsip-prinsip Qur'ani: persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Di sinilah kita dapat melihat hubungan antara pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Rasulullah ﷺ tidak memulai dari pertanyaan:

«“Berapa banyak uang yang dimiliki negara?”»

Beliau memulainya dari pertanyaan yang lebih mendasar:

«“Manusia seperti apa yang sedang kita bangun, dan nilai apa yang akan mengatur penggunaan harta mereka?”»

Sebab uang hanyalah alat.

Jika manusia yang mengelolanya rusak, kekayaan dapat menjadi sumber ketimpangan dan penindasan. Tetapi jika manusia dibentuk dengan iman, persaudaraan, amanah, dan keadilan, maka harta dapat menjadi sarana membangun kehidupan bersama.

Karena itu, pembangunan Madinah menunjukkan sebuah urutan yang sangat menarik:

membangun manusia → membangun persaudaraan → membangun aturan → membangun sistem ekonomi.

Bukan sebaliknya.

Madinah tidak dibangun terlebih dahulu dengan kekayaan, kemudian mencari nilai.

Madinah dibangun dengan nilai, lalu nilai tersebut mengarahkan kehidupan sosial, politik, dan ekonominya.

Dan dari sinilah dasar-dasar sistem keuangan negara Islam kemudian berkembang.

Hubungan Awal Nusantara dengan Timur Tengah

Jejak yang Jauh Sebelum Islam

Bagaimana sebenarnya hubungan antara Nusantara dan Timur Tengah bermula?

Jika kita menelusuri sejarahnya, ternyata hubungan kedua kawasan ini jauh lebih tua daripada kedatangan Islam. Jejak kontak tersebut bahkan dapat ditelusuri hingga masa antiquity, terutama melalui jaringan perdagangan yang melibatkan bangsa-bangsa pelaut seperti Phunisia dan Saba.

Namun, pembahasan mengenai hubungan pra-Islam bukanlah fokus utama kita. Yang lebih menarik adalah pertanyaan berikut:

Apa yang terjadi setelah Islam bangkit di Timur Tengah?

Apakah hubungan antara Timur Tengah dan Nusantara berhenti pada perdagangan?

Ternyata tidak.

Perdagangan memang menjadi salah satu pintu utama. Tetapi melalui jalur perdagangan itulah kemudian terbuka hubungan yang jauh lebih luas: pertukaran keagamaan, sosial, politik, intelektual, dan kebudayaan.

Dengan demikian, sejarah awal hubungan Islam dengan Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai sejarah kedatangan para pedagang Muslim. Ia merupakan bagian dari jaringan dunia yang jauh lebih luas, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Nusantara.

---

Dari Timur Tengah Menuju Timur Jauh

Pada masa awal Islam, hubungan antara Timur Tengah dan Cina pada mulanya lebih banyak bersifat diplomatik dan perdagangan.

Sumber-sumber Cina mencatat bahwa pada 31 H/651 M, istana Dinasti Tang menerima dua orang utusan dari negeri yang disebut Ta Shih, istilah Cina yang digunakan untuk menyebut orang Arab.

Empat tahun kemudian, datang lagi utusan Muslim. Ia memperkenalkan dirinya sebagai wakil Amir al-Mu'minin dan menjelaskan kepada penguasa Cina bahwa kaum Muslim telah mendirikan pemerintahan Islam beberapa puluh tahun sebelumnya.

Mengapa hal ini penting bagi sejarah Nusantara?

Karena hubungan Timur Tengah-Cina itu tidak berlangsung melalui jalur darat semata. Laut menjadi jalan utama yang menghubungkan kedua dunia tersebut.

Ketika Islam meluas ke Persia dan kemudian ke wilayah Anak Benua India pada masa Umayyah, terbuka semakin banyak pelabuhan strategis di sepanjang jalur perdagangan dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia.

Dari sinilah pelayaran Muslim menuju Timur Jauh berkembang semakin intensif.

Para pelaut Arab dan Persia tidak hanya memiliki kemampuan berdagang. Mereka juga memiliki keterampilan navigasi yang memungkinkan mereka menempuh pelayaran panjang melintasi Samudra Hindia.

Bahkan, pada masa itu para peziarah Buddha dari Cina turut menggunakan kapal-kapal Muslim ketika melakukan perjalanan menuju pusat-pusat keagamaan dan keilmuan Buddha di India.

Bayangkan jaringan yang terbentuk.

Seorang pelaut Arab berlayar dari Teluk Persia.

Ia menuju India.

Dari India melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara.

Kemudian menuju Cina.

Di sepanjang perjalanan, ia singgah di berbagai pelabuhan.

Maka bukankah sangat masuk akal apabila Nusantara juga menjadi bagian dari jaringan tersebut?

---

Timur Tengah, Cina, dan Nusantara dalam Satu Jaringan

Hubungan yang semakin intensif antara dunia Islam dan Cina dapat dilihat dari banyaknya pertukaran diplomatik.

Selama sekitar sembilan puluh tahun masa Dinasti Umayyah, tercatat tidak kurang dari 17 utusan Muslim datang ke istana Cina. Pada masa Abbasiyah, antara 133 H/750 M dan 182 H/798 M, sekitar 18 utusan kembali dikirim.

Frekuensi hubungan yang tinggi ini mendorong terbentuknya komunitas Muslim di Cina, khususnya di Kanton.

Pada paruh kedua abad ke-7, komunitas Muslim Arab dan Persia telah mulai menetap di sana. Menjelang pertengahan abad ke-8, jumlah mereka semakin besar.

Di kota-kota tertentu, komunitas pedagang Arab dan Persia bahkan menjadi sangat penting secara ekonomi.

Semua ini membawa kita kepada sebuah kesimpulan penting:

Muslim Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke Cina hampir pasti memiliki pengetahuan tentang pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara yang mereka lewati.

Dengan kata lain, Nusantara bukanlah wilayah yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran dunia Islam.

Ia telah berada di dalam jaringan pelayaran Samudra Hindia.

---

I-Tsing dan Jejak Muslim di Sriwijaya

Salah satu bukti paling menarik datang dari seorang pengembara dan agamawan Buddha Cina, I-Tsing.

Pada 51 H/671 M, I-Tsing melakukan perjalanan dari Kanton menuju India dengan menumpang kapal Arab dan Persia. Dalam perjalanannya, ia singgah di sebuah pelabuhan yang disebut Bhoga atau Sribhoga, yang oleh banyak sarjana diidentifikasi dengan Palembang.

Di sinilah kita berhadapan dengan fakta sejarah yang sangat menarik.

Seorang peziarah Buddha Cina menuju India dengan kapal milik pelaut Muslim dan singgah di wilayah Nusantara.

Bukankah ini menunjukkan betapa kosmopolitnya jaringan maritim Asia pada masa itu?

Pelabuhan Nusantara bukan sekadar tempat bongkar muat barang.

Ia menjadi titik pertemuan manusia dari berbagai agama, bahasa, bangsa, dan kebudayaan.

Dan pusat penting dari jaringan tersebut adalah Sriwijaya.

---

Sriwijaya: Penguasa Jalur Perdagangan

Sriwijaya mulai berkembang sebagai kekuatan besar pada paruh kedua abad ke-7. Kekuasaannya mencakup wilayah luas di Sumatra dan kawasan strategis Semenanjung Malaya serta memiliki hubungan erat dengan Jawa.

Dalam sumber-sumber Arab, Sriwijaya sering dikaitkan dengan Zabaj atau al-Mamlakat al-Maharaja, "Kerajaan Raja di Raja". Sumber-sumber Cina mengenalnya dengan berbagai nama, seperti Shih-li-fo-shih atau San-fo-chi.

Posisinya sangat strategis.

Sriwijaya berada di jalur yang menghubungkan perdagangan antara dunia Timur Tengah, India, Cina, dan kepulauan Nusantara.

Karena itu, Palembang berkembang menjadi entrepôt, pusat perdagangan tempat berbagai komoditas dan pedagang dari berbagai negeri bertemu.

Sebuah kronik Cina yang ditulis pada 1178 menggambarkan posisi Sriwijaya sebagai pusat yang harus dilalui oleh berbagai negeri yang hendak mencapai Cina.

Jika kita membayangkan peta perdagangan Asia pada masa itu, kita akan menemukan sebuah jaringan yang sangat hidup:

Arabia → India → Selat Malaka → Sriwijaya → Cina.

Dan sebaliknya:

Cina → Sriwijaya → India → Timur Tengah.

Sriwijaya dengan demikian bukan wilayah pinggiran.

Ia berada di tengah-tengah jaringan dunia.

---

Pusat Buddha, tetapi Kosmopolitan

Menariknya, Sriwijaya pada masa itu dikenal sebagai salah satu pusat keilmuan Buddha yang penting.

I-Tsing melaporkan bahwa di Palembang terdapat lebih dari seribu pendeta Buddha yang mempelajari berbagai cabang ilmu keagamaan.

Ia bahkan menyarankan para pelajar Buddha Cina yang hendak pergi ke India untuk terlebih dahulu tinggal di Sriwijaya selama satu atau dua tahun.

Mengapa?

Karena Sriwijaya telah memiliki lingkungan keilmuan yang memadai untuk mempersiapkan mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke India.

Tetapi ada satu hal yang tidak kalah menarik.

Sriwijaya yang menjadi pusat keilmuan Buddha ternyata juga merupakan masyarakat yang sangat kosmopolitan.

Kapal Arab dan Persia datang.

Pedagang Muslim menetap.

Pedagang dari berbagai kawasan singgah.

Utusan berbagai negeri datang dan pergi.

Jadi, pusat Buddha itu tidak berarti Sriwijaya tertutup dari pengaruh dunia Islam.

Justru sebaliknya.

Keterbukaan maritim membuat berbagai komunitas bertemu di wilayahnya.

---

Ketika Pedagang Muslim Mulai Menetap

Sumber-sumber Cina juga menyebut kedatangan kapal-kapal Persia ke Palembang.

Pada sekitar 99 H/717 M, misalnya, disebutkan adanya puluhan kapal Persia yang sampai di Palembang.

Setelah terjadi kerusuhan di Kanton, sebagian pedagang Muslim Arab dan Persia yang meninggalkan Cina juga diperkirakan menuju wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Palembang.

Apa artinya?

Artinya, kehadiran Muslim di Nusantara bukan semata-mata kehadiran sementara para pelaut yang datang untuk berdagang lalu pergi.

Sebagian dari mereka kemungkinan menetap.

Mereka membentuk komunitas.

Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Dan interaksi yang terus-menerus tentu membuka kemungkinan terjadinya pertukaran budaya dan agama.

Di sinilah kita harus membedakan dua hal:

kehadiran Muslim dan Islamisasi masyarakat.

Keduanya tidak selalu terjadi secara bersamaan.

Kehadiran pedagang Muslim di suatu pelabuhan tidak otomatis berarti kerajaan atau mayoritas penduduk setempat telah memeluk Islam.

Tetapi kehadiran mereka menciptakan salah satu kondisi penting bagi proses Islamisasi pada masa-masa berikutnya.

---

Apakah Sudah Ada Muslim Pribumi?

Pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik:

Apakah pada masa awal itu sudah terdapat penduduk Nusantara yang memeluk Islam?

Beberapa sumber Arab dan Cina memberikan indikasi yang menarik.

Al-Ramhurmuzi dalam 'Aja'ib al-Hind, misalnya, menyebut adanya Muslim di lingkungan penduduk Sriwijaya.

Sementara itu, Chau Ju-Kua mencatat adanya sejumlah penduduk San-fo-chi yang menggunakan nama dengan unsur P'u.

Sejumlah sarjana menghubungkan P'u dengan bentuk singkatan dari Abu, sebuah unsur yang lazim terdapat dalam nama Muslim.

Jika interpretasi tersebut benar, maka terdapat kemungkinan bahwa hubungan antara Muslim pendatang dengan masyarakat lokal telah menghasilkan komunitas Muslim yang lebih luas.

Namun di sini kita perlu berhati-hati.

Kemungkinan bukanlah kepastian.

Nama yang tampak Arab tidak selalu membuktikan identitas agama seseorang. Karena itu, bukti-bukti tersebut harus dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan sumber lain.

Sejarah yang baik bukan sejarah yang tergesa-gesa memastikan sesuatu yang masih menjadi perdebatan.

---

Muslim sebagai Pedagang, Pemilik Kapal, dan Diplomat

Yang lebih jelas terlihat dari sumber-sumber Cina adalah peran orang-orang Muslim dalam jaringan perdagangan dan diplomasi Sriwijaya.

Nama-nama yang muncul dalam catatan Cina pada abad ke-10 hingga ke-12 menunjukkan banyak tokoh yang oleh sejumlah sarjana diidentifikasi sebagai pemilik nama Arab, seperti 'Ali Muhammad, Abu Adam, Abu Musa, Abu 'Abd Allah, dan lainnya.

Mereka muncul sebagai:

- duta,

- wakil duta,

- pedagang,

- pemilik kapal,

- dan tokoh yang menghubungkan Sriwijaya dengan dunia luar.

Jika sebagian interpretasi tersebut benar, maka kita melihat sesuatu yang sangat penting:

Muslim bukan hanya hadir sebagai pedagang asing. Mereka juga dapat memainkan fungsi diplomatik dalam hubungan internasional kerajaan Nusantara.

Bahkan terdapat tokoh yang pada satu kesempatan tercatat sebagai utusan Sriwijaya dan pada kesempatan lain muncul sebagai utusan Ta-Shih, yakni dunia Arab.

Ini menunjukkan betapa cairnya identitas dan jaringan sosial pada dunia perdagangan maritim masa itu.

Seorang pedagang dapat menjadi diplomat.

Seorang pendatang dapat dipercaya oleh penguasa setempat.

Dan seorang pelaut dapat menjadi penghubung antara dua dunia yang sangat jauh.

---

Surat Maharaja kepada Khalifah

Bukti yang lebih menarik lagi adalah riwayat mengenai surat yang disebut dikirim oleh Maharaja Sriwijaya kepada penguasa Muslim di Timur Tengah.

Salah satu surat dikaitkan dengan Khalifah Mu'awiyah.

Sumber lain menyebut surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Surat kepada Umar bin Abdul Aziz bahkan digambarkan dengan gaya yang sangat menarik. Sang Maharaja memperkenalkan dirinya sebagai penguasa besar yang memiliki kekayaan, wilayah luas, dan ribuan gajah.

Tetapi bagian yang paling menarik bukanlah kemegahan tersebut.

Melainkan permintaannya:

ia meminta seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepadanya dan menjelaskan hukum-hukumnya.

Jika surat tersebut autentik dan memang berkaitan dengan penguasa Sriwijaya, bukankah ini merupakan bukti yang sangat penting tentang adanya kontak intelektual dan keagamaan antara Nusantara dan Timur Tengah pada masa awal?

Namun sekali lagi, kita harus berhati-hati.

Sumber sejarah seperti ini perlu dikaji dari segi transmisi, kronologi, identitas penguasa, dan konteks politiknya.

Sejarah tidak cukup dibangun hanya dari satu kutipan.

Tetapi setidaknya, surat tersebut memperlihatkan bahwa dunia Arab dan dunia Melayu-Sriwijaya telah berada dalam satu cakrawala hubungan politik dan intelektual.

---

Sri Indravarman dan Dunia Islam

Pada masa Umar bin Abdul Aziz berkuasa, penguasa Sriwijaya yang disebut dalam sumber-sumber Cina adalah Sri Indravarman.

Sumber Cina mencatat beberapa pengiriman utusan Sriwijaya ke istana Cina, termasuk pada 83 H/702 M, 98 H/716 M, dan 106 H/724 M.

Menariknya, terdapat pula barang-barang yang diasosiasikan dengan jaringan perdagangan Timur Tengah.

Namun, apakah Sri Indravarman sendiri telah memeluk Islam?

Belum ada dasar yang cukup kuat untuk memastikan hal tersebut.

Di sinilah kita harus membedakan antara:

hubungan dengan Muslim,

penerimaan barang dari dunia Muslim,

pengangkatan Muslim sebagai diplomat,

dan

konversi penguasa kepada Islam.

Keempat hal tersebut tidak sama.

Hubungan yang erat tidak otomatis berarti perpindahan agama.

Tetapi hubungan yang erat jelas membuka jalan bagi pertukaran gagasan dan keagamaan.

---

Jejak yang Sama di Borneo

Hubungan tersebut ternyata tidak terbatas di Sriwijaya.

Chau Ju-Kua juga mencatat adanya kerajaan di Borneo Barat yang mengirim utusan ke istana Cina pada 977 M.

Salah seorang tokoh yang memimpin delegasi tersebut memiliki nama yang diduga berasal dari nama Arab, seperti Abu 'Ali atau Abu 'Abd Allah.

Sumber Cina bahkan memberikan kesan bahwa tokoh tersebut mungkin merupakan seorang pedagang Arab yang kapalnya berlabuh di wilayah kerajaan tersebut dan kemudian dipercaya memimpin delegasi.

Sekali lagi kita melihat pola yang sama:

pedagang → pelabuhan → hubungan dengan penguasa → diplomasi → hubungan internasional.

Jalur perdagangan ternyata bukan hanya membawa barang.

Ia membawa manusia.

Manusia membawa bahasa.

Bahasa membawa gagasan.

Gagasan membawa kebudayaan.

Dan kebudayaan dapat membawa agama.

---

Dari Perdagangan Menuju Pertukaran Keagamaan

Maka, ketika kita berbicara mengenai awal hubungan Islam dengan Nusantara, kita harus menghindari gambaran yang terlalu sederhana.

Islam tidak datang ke Nusantara melalui satu kapal, satu tokoh, atau satu tahun tertentu.

Ia muncul dalam jaringan hubungan yang panjang.

Pedagang Muslim datang.

Mereka singgah.

Sebagian menetap.

Mereka membangun hubungan sosial.

Mereka berinteraksi dengan penguasa.

Sebagian dipercaya menjadi diplomat.

Pelabuhan menjadi ruang pertemuan.

Dari ruang pertemuan itu, agama dan kebudayaan ikut bergerak.

Karena itu, pengenalan Islam di Nusantara sangat mungkin berlangsung secara bertahap dan melalui banyak jalur.

Perdagangan menjadi salah satu pintunya, tetapi bukan satu-satunya pintu.

Hubungan politik membuka pintu lain.

Hubungan intelektual membuka pintu lainnya.

Perkawinan dan komunitas Muslim membuka pintu sosial.

Dan jaringan ulama pada masa-masa berikutnya semakin memperdalam hubungan tersebut.

---

Tetapi Seberapa Banyak yang Mereka Ketahui tentang Nusantara?

Ada satu hal yang juga perlu kita akui.

Meskipun hubungan antara Timur Tengah dan Nusantara sudah cukup intensif, pengetahuan orang-orang Timur Tengah tentang kondisi Nusantara tampaknya masih terbatas.

Mengapa?

Karena sebagian besar catatan Arab awal lebih banyak bersifat geografis dan nautikal.

Mereka tertarik pada pelabuhan.

Jalur pelayaran.

Jarak antarwilayah.

Komoditas.

Angin musim.

Hasil bumi.

Dan berbagai hal yang penting bagi perdagangan.

Sementara informasi mengenai masyarakat, agama, struktur sosial, dan kehidupan sehari-hari penduduk Nusantara relatif lebih sedikit.

Catatan para pengembara juga tidak selalu mudah diverifikasi.

Sebagian berasal dari cerita para pelaut yang mungkin lebih tertarik pada hal-hal luar biasa daripada gambaran sosial yang akurat.

Sebagian lainnya merupakan kompilasi dari berbagai sumber yang berasal dari masa berbeda.

Karena itu, ketika kita membaca sumber Arab atau Cina tentang Nusantara, kita harus bertanya:

Siapa yang menulisnya?

Dari mana informasinya diperoleh?

Kapan peristiwa itu terjadi?

Apakah penulis menyaksikannya sendiri?

Atau hanya mengutip cerita seorang pelaut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting agar kita tidak mengubah informasi yang masih fragmentaris menjadi kesimpulan sejarah yang terlalu pasti.

---

Nusantara dalam Jaringan Dunia Islam

Pada akhirnya, seluruh rangkaian data tersebut membawa kita kepada satu gambaran besar.

Nusantara sejak masa awal tidak berdiri sebagai dunia yang terisolasi.

Ia berada dalam jaringan maritim internasional yang menghubungkan:

Timur Tengah — Persia — India — Sri Lanka — Nusantara — Cina.

Di dalam jaringan itu beredar bukan hanya rempah-rempah, kapur barus, gaharu, dan berbagai komoditas lainnya.

Yang ikut bergerak adalah manusia.

Dan bersama manusia bergerak pula:

bahasa, ilmu, teknologi, kebudayaan, gagasan, dan agama.

Islam masuk ke dalam jaringan tersebut sebagai salah satu kekuatan keagamaan dan peradaban yang semakin berkembang.

Maka sejarah Islam Nusantara sesungguhnya bukan sejarah sebuah wilayah yang tiba-tiba menerima agama dari luar.

Ia adalah bagian dari sejarah pertemuan berbagai dunia melalui lautan.

Laut yang bagi sebagian orang tampak sebagai pemisah, justru bagi para pelaut masa lalu merupakan jalan penghubung.

Dan di sepanjang jalan itulah sejarah Islam Nusantara mulai menemukan jejak-jejak awalnya.

Bukan dengan satu peristiwa tunggal.

Bukan dengan satu kapal.

Bukan pula dengan satu tokoh.

Melainkan melalui jaringan panjang hubungan manusia yang berlangsung selama berabad-abad.

Dari situlah kita dapat memahami satu hal yang sangat penting:

sebelum Islam menjadi kekuatan sosial dan politik yang besar di Nusantara, ia terlebih dahulu hadir sebagai bagian dari jaringan perdagangan, pelayaran, diplomasi, dan pertukaran intelektual yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam.

Dan dari jaringan itulah, perlahan-lahan, pintu Islamisasi Nusantara mulai terbuka.

Islam dan Geliat Kebangkitan Umat

Sesungguhnya, geliat dan semangat kembalinya Islam ke gelanggang kehidupan telah menjadi perhatian dan bahan kajian, baik di Barat maupun di Timur.

Mengapa?

Karena dalam beberapa dasawarsa terakhir, berbagai gerakan Islam mengalami tekanan yang sangat berat. Terutama di Mesir, gerakan-gerakan Islam berkali-kali dihantam dengan berbagai tindakan represif. Ada yang mengira bahwa tekanan tersebut akan mampu mengakhiri gerakan Islam untuk selamanya.

Tetapi benarkah demikian?

Fakta sejarah justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tekanan tidak selalu mematikan sebuah keyakinan. Dalam banyak keadaan, tekanan justru menguji kedalaman iman para penganutnya.

Akidah Islam tidak lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh melalui ujian. Para pengikutnya diuji kesetiaannya, keteguhannya, dan kesabarannya. Ketika tekanan datang, sebagian mungkin mundur. Tetapi sebagian lainnya justru semakin teguh.

Bukankah sejarah dakwah Islam memperlihatkan bahwa selalu ada manusia yang tetap berdiri ketika yang lain berbalik?

Karena itulah, kebangkitan Islam kemudian menjadi objek perhatian berbagai pihak. Ada yang mempelajarinya untuk memahami fenomenanya, tetapi ada pula yang berusaha menghambat dan melemahkannya.

Allah telah mengingatkan:

«"Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."

(QS. Al-Anfal: 30)»

Ketika Kebangkitan Islam Dipandang sebagai Ancaman

Salah satu contoh yang sering dikutip dalam pembahasan ini adalah laporan yang disebut pernah dimuat oleh majalah Ad-Da'wah Mesir pada 31 Desember 1978. Laporan tersebut diklaim sebagai dokumen rahasia mengenai strategi menghadapi gerakan Islam, khususnya Jamaah Ikhwanul Muslimin.

Isi dokumen yang dikutip dalam sumber tersebut menggambarkan adanya upaya untuk melemahkan tokoh-tokoh gerakan Islam melalui berbagai cara, termasuk tekanan politik, kooptasi, dan upaya memisahkan mereka dari basis gerakannya.

Terlepas dari persoalan keaslian, konteks, dan verifikasi historis dokumen tersebut, gagasan yang hendak disampaikan sangat menarik untuk direnungkan:

Bagaimana sebuah gerakan yang memiliki keyakinan kuat dapat dilemahkan?

Apakah cukup dengan menekan para pemimpinnya?

Apakah cukup dengan menawarkan jabatan?

Apakah cukup dengan mengisolasi tokoh-tokohnya?

Atau justru yang paling efektif adalah mengubah cara berpikir para pengikutnya sehingga mereka tidak lagi memahami Islam sebagai sistem kehidupan?

Pertanyaan terakhir inilah yang membawa kita kepada persoalan yang lebih mendasar.

Mungkinkah Islam Dipisahkan dari Kehidupan?

Pada suatu masa, sebagian kaum Muslimin mulai terpesona oleh berbagai filsafat dan ideologi yang berkembang di Barat: komunisme, sosialisme, kapitalisme, eksistensialisme, nasionalisme, bahkan berbagai gerakan pemikiran lainnya.

Mengapa mereka tertarik?

Karena mereka melihat Eropa mengalami kemajuan setelah membatasi peran institusi keagamaan dalam kehidupan publik.

Mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan:

"Kalau Eropa maju setelah agama dipisahkan dari kehidupan, bukankah umat Islam juga harus melakukan hal yang sama?"

Tetapi apakah pengalaman Eropa dapat begitu saja diterapkan kepada Islam?

Di sinilah persoalannya.

Sejarah agama Kristen di Eropa memiliki latar belakang yang berbeda dengan Islam. Konflik antara gereja dan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa tidak dapat begitu saja dijadikan pola untuk memahami hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan.

Islam tidak memiliki konsep kependetaan yang menjadikan sekelompok manusia sebagai perantara antara manusia dan Allah.

Dalam tradisi keilmuan Islam, ulama memperoleh kedudukan karena ilmu, bukan karena pakaian khusus, upacara tertentu, atau kelas sakral yang tidak boleh disentuh.

Seorang ulama dihormati karena kedalaman pemahamannya terhadap Al-Qur'an, Sunnah, fikih, akidah, dan berbagai cabang ilmu yang diperlukan untuk memahami kehidupan.

Maka pertanyaannya:

Apakah Islam harus mengalami "revolusi" melawan agama seperti yang pernah terjadi di Eropa?

Tidak.

Sebab Islam tidak pernah memusuhi ilmu.

Islam dan Ilmu Pengetahuan

Al-Qur'an justru berulang kali mengajak manusia memperhatikan alam semesta dan dirinya sendiri.

Allah berfirman:

«"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar."

(QS. Fussilat: 53)»

Allah juga berfirman:

«"Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"

(QS. Adz-Dzariyat: 21)»

Bukankah ini sebuah undangan untuk berpikir?

Bukankah manusia diminta mengamati?

Bukankah alam raya merupakan salah satu ruang untuk mengenal kebesaran Sang Pencipta?

Karena itu, seorang Muslim tidak semestinya memandang ilmu pengetahuan sebagai musuh iman.

Justru semakin luas pengetahuan manusia tentang alam, semakin banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat direnungkan.

Allah berfirman:

«"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.'"

(QS. Ali 'Imran: 190-191)»

Perhatikan keseimbangan ayat tersebut.

Mengingat Allah.

Kemudian berpikir tentang alam.

Zikir dan pikir tidak dipertentangkan.

Iman dan ilmu tidak dipisahkan.

Ibadah dan penelitian tidak harus bermusuhan.

Justru manusia yang benar-benar menggunakan akalnya akan melihat alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.

Al-Qur'an Bukan Buku Fisika

Namun demikian, ada satu hal yang perlu ditegaskan agar hubungan Islam dan ilmu pengetahuan tidak dipahami secara keliru.

Al-Qur'an bukan buku teks fisika, biologi, astronomi, atau kedokteran.

Fungsi utama Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada manusia.

Ia mengarahkan manusia agar menggunakan akal, memperhatikan alam, mencari ilmu, dan mengenali sunnatullah yang berlaku di dalam kehidupan.

Karena itu, ketika ilmu pengetahuan menemukan fakta baru, seorang Muslim tidak perlu tergesa-gesa mencari pembenaran ilmiah bagi setiap ayat. Demikian pula, teori ilmiah yang masih berubah tidak seharusnya dijadikan fondasi untuk menafsirkan wahyu secara serampangan.

Yang lebih kokoh adalah memahami bahwa alam dan wahyu sama-sama berasal dari Allah, sehingga kebenaran yang benar-benar mapan tidak akan bertentangan dengan wahyu yang dipahami secara benar.

Dari Al-Qur'an Menuju Peradaban Ilmu

Dalam sejarah Islam, tidak terdapat pertentangan permanen antara ulama dan ilmuwan sebagaimana konflik gereja dengan ilmuwan dalam sejarah Eropa.

Mengapa?

Karena umat Islam memandang pencarian ilmu sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Ilmu pengetahuan mengungkap sebagian hukum Allah yang berlaku di alam.

Setiap kali manusia menemukan keteraturan baru dalam alam, sebenarnya ia sedang menemukan sebagian dari sunnatullah.

Maka ilmu seharusnya membawa manusia kepada dua hal sekaligus:

kekaguman terhadap ciptaan dan ketundukan kepada Pencipta.

Inilah semangat yang dapat kita lihat dalam firman Allah:

«"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Dia adalah benar."

(QS. Fussilat: 53)»

Dengan demikian, semakin luas ilmu manusia, seharusnya semakin dalam pula kesadarannya terhadap keterbatasan dirinya.

Sebab semakin banyak yang diketahui, semakin jelas pula betapa luas wilayah yang belum diketahui.

Ketika Umat Kembali Bertanya

Setelah sekian lama sebagian umat Islam terpesona oleh berbagai ideologi yang datang dari luar, mulai muncul pertanyaan baru:

Benarkah kemajuan harus dibayar dengan meninggalkan Islam?

Benarkah agama adalah penghambat ilmu?

Benarkah Islam hanya mengatur ibadah ritual?

Ketika pertanyaan-pertanyaan itu mulai diajukan dengan serius, sebagian pemuda Muslim kembali mempelajari agamanya.

Mereka membaca Al-Qur'an.

Mereka mempelajari sejarah.

Mereka mengkaji pemikiran Islam.

Mereka mempertanyakan kembali anggapan bahwa Islam identik dengan keterbelakangan.

Dan perlahan-lahan lahirlah kesadaran baru:

Islam bukan sekadar agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan di tempat ibadah. Islam juga memiliki pandangan tentang manusia, ilmu, keluarga, ekonomi, masyarakat, keadilan, dan kehidupan.

Kesadaran semacam inilah yang membuat kebangkitan pemikiran Islam menjadi fenomena penting.

Dan ketika sebuah umat mulai menemukan kembali identitasnya, tentu saja akan muncul pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Ketika Identitas Kembali Ditemukan

Di sinilah kita perlu berhati-hati.

Kebangkitan Islam tidak semestinya dipahami sebagai kebencian kepada bangsa lain.

Islam tidak mengajarkan umatnya memusuhi manusia karena ras, bangsa, atau agama semata.

Yang ditolak adalah kezaliman, penjajahan, penindasan, dan segala bentuk ketidakadilan.

Karena itu, pembahasan tentang konflik politik dan dukungan internasional terhadap suatu negara harus ditempatkan dalam kerangka yang adil dan faktual, bukan semata-mata dalam generalisasi terhadap suatu kelompok agama atau bangsa.

Al-Qur'an sendiri mengingatkan:

«"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

(QS. Al-Mumtahanah: 8)»

Maka kekuatan umat Islam bukanlah pada kebencian.

Kekuatan itu justru terletak pada iman, ilmu, keadilan, persatuan, dan kemampuan membangun kehidupan yang bermartabat.

Kebangkitan yang Sejati

Lalu, apa sebenarnya tanda kebangkitan Islam?

Apakah sekadar bertambahnya jumlah orang yang berbicara tentang Islam?

Apakah semakin banyak simbol keislaman?

Apakah semakin keras perdebatan tentang identitas?

Belum tentu.

Kebangkitan yang sejati adalah ketika Islam kembali membentuk manusia.

Ketika ilmu melahirkan ketundukan kepada Allah.

Ketika kekayaan melahirkan kepedulian.

Ketika kekuasaan melahirkan keadilan.

Ketika perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.

Ketika umat tidak lagi menjadi konsumen pemikiran, tetapi mampu melahirkan ilmu dan peradabannya sendiri.

Ketika pemuda Muslim tidak merasa rendah diri di hadapan Barat, tetapi juga tidak menjadi sombong terhadapnya.

Ia belajar dari siapa pun yang memiliki ilmu, mengambil yang bermanfaat, meninggalkan yang bertentangan dengan prinsip, lalu mengembangkan pengetahuan itu untuk kemaslahatan manusia.

Bukankah demikian seharusnya sikap seorang Muslim?

Terbuka terhadap ilmu, tetapi kokoh dalam akidah.

Maju dalam teknologi, tetapi tunduk kepada Allah.

Membangun peradaban, tetapi tidak kehilangan akhlak.

Dari Kesadaran Menuju Peradaban

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar apakah Islam dapat dipisahkan dari kehidupan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah umat Islam sendiri bersedia menjadikan Islam sebagai sumber pembentukan dirinya?

Sebab Islam tidak akan bangkit hanya karena kita menginginkannya.

Ia membutuhkan manusia yang belajar.

Membutuhkan keluarga yang mendidik.

Membutuhkan ulama yang mendalam ilmunya.

Membutuhkan ilmuwan yang bertakwa.

Membutuhkan pemimpin yang adil.

Membutuhkan masyarakat yang berani memperbaiki dirinya.

Dan semua itu membutuhkan proses yang panjang.

Perubahan peradaban tidak dibangun hanya dengan slogan.

Ia dibangun dengan pendidikan.

Dengan ilmu.

Dengan akhlak.

Dengan kerja.

Dengan kesabaran.

Dengan doa.

Dan dengan keteguhan untuk tetap berada di jalan Allah.

Maka jangan hanya bertanya:

"Mengapa Islam belum kembali memimpin peradaban?"

Tanyakan kepada diri sendiri:

"Apa yang sudah saya bangun?"

Sudahkah kita membangun manusia?

Sudahkah kita membangun keluarga?

Sudahkah kita membangun ilmu?

Sudahkah kita membangun ekonomi yang adil?

Sudahkah kita membangun teknologi?

Sudahkah kita membangun budaya membaca dan berpikir?

Sudahkah kita menghadirkan Islam melalui akhlak yang membuat manusia melihat keindahannya?

Sebab kebangkitan Islam yang paling kuat bukanlah kebangkitan yang membuat manusia takut kepada umat Islam.

Melainkan kebangkitan yang membuat manusia melihat kembali keadilan, ilmu, rahmat, dan kemuliaan manusia melalui Islam.

Dan mungkin di situlah makna terdalam dari kebangkitan:

bukan sekadar Islam kembali ke gelanggang kehidupan, tetapi Islam kembali hidup di dalam diri umatnya.

Perubahan Masyarakat Dimulai dari Kelompok Kecil yang Sadar

Sesungguhnya, dapatkah perubahan besar selalu menunggu kesadaran seluruh masyarakat?

Pertanyaan ini penting. Sebab dalam kenyataan sosial, tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keberanian yang sama. Sebagian besar masyarakat sering kali mengikuti arus. Mereka bersorak ketika orang lain bersorak, mendukung ketika mayoritas mendukung, dan menolak ketika lingkungan sekitarnya menolak.

Apakah itu berarti mereka jahat? Tidak selalu. Sering kali mereka hanya belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru membawa mudarat.

Karena itu, perubahan tidak selalu lahir dari jumlah yang besar. Tidak jarang perubahan justru dimulai dari kelompok kecil yang memiliki kesadaran, keyakinan, ilmu, dan keteguhan.

Allah Swt. berfirman:

«"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak, dengan izin Allah."

(QS. Al-Baqarah: 249)»

Bukankah ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran kebenaran tidak selalu ditentukan oleh jumlah?

Allah juga berfirman:

«"Dan sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur."

(QS. Saba': 13)»

Demikian pula dalam Surah Al-Waqi'ah, Allah menggambarkan adanya kelompok-kelompok manusia yang jumlahnya tidak selalu sama: sebagian besar dari generasi terdahulu dan sebagian kecil dari generasi kemudian (QS. Al-Waqi'ah: 13-14), serta sebagian besar dari generasi terdahulu dan sebagian besar pula dari generasi kemudian (QS. Al-Waqi'ah: 39-40).

Maka, yang menentukan bukan semata-mata berapa banyak orang yang berada di dalam sebuah kelompok. Yang lebih penting adalah siapa yang memiliki kesadaran, iman, ilmu, dan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab perubahan.

Pendidikan Rabbani dan Lahirnya Generasi Perubahan

Lalu, bagaimana perubahan itu dimulai?

Sejarah Rasulullah saw. memberikan jawaban yang sangat jelas.

Rasulullah tidak memulai perubahan dengan menunggu seluruh masyarakat Quraisy menjadi sadar. Beliau mendidik manusia-manusia pilihan dengan pendidikan Rabbani. Para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar, dibina sehingga mereka tidak hanya mengenal Islam sebagai sebuah ajaran, tetapi menjadikan Islam sebagai kepribadian dan jalan hidup.

Mereka dibersihkan dari karat kemusyrikan dan nilai-nilai jahiliah. Mereka dididik menjadi manusia yang mampu memimpin sekaligus menjadi guru. Mereka menjadi contoh hidup dari nilai-nilai Islam.

Dari kelompok kecil itulah kemudian perubahan meluas.

Mengapa?

Karena perubahan masyarakat membutuhkan manusia yang terlebih dahulu mengalami perubahan di dalam dirinya.

Seseorang yang belum memiliki kesadaran tidak akan mampu membangunkan kesadaran orang lain. Orang yang belum memiliki keteguhan tidak akan mampu memimpin perubahan yang penuh risiko. Dan orang yang belum memahami Islam secara mendalam akan mudah terseret oleh arus pemikiran yang datang dari luar.

Namun demikian, masyarakat tidaklah berada pada tingkat kesadaran yang sama. Ada yang telah kokoh imannya, ada yang baru tunduk secara lahiriah, dan ada pula yang masih berada dalam proses menuju keimanan.

Al-Qur'an menggambarkan keadaan itu dengan sangat jelas:

«"Orang-orang Badui itu berkata, 'Kami telah beriman.' Katakanlah, 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk (Islam),' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(QS. Al-Hujurat: 14)»

Jadi, apakah setiap orang yang menyatakan Islam otomatis memiliki tingkat iman dan kesadaran yang sama?

Tentu tidak.

Dan justru di situlah pentingnya pendidikan.

Ketika Rasulullah Wafat: Siapa yang Tetap Teguh?

Ujian terbesar terhadap kualitas sebuah masyarakat sering kali datang ketika pemimpinnya tidak lagi berada di tengah mereka.

Hal itu terjadi ketika Rasulullah saw. wafat.

Kabar wafatnya Rasulullah mengguncangkan kaum Muslimin. Umar bin Khattab r.a. bahkan pada awalnya tidak sanggup menerima kenyataan tersebut. Ia menyatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal, sebagaimana Nabi Musa a.s. pergi untuk menghadap Allah.

Namun di tengah keguncangan itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. berdiri dengan keteguhan yang luar biasa.

Ia berkata:

«"Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Mahahidup dan tidak akan mati."»

Kemudian ia membacakan firman Allah:

«"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."

(QS. Ali 'Imran: 144)»

Ayat itu seakan-akan mengembalikan kesadaran kaum Muslimin kepada prinsip yang paling mendasar: Islam tidak boleh bergantung kepada keberadaan seorang manusia, betapapun mulianya manusia itu.

Rasulullah telah wafat, tetapi Allah tetap hidup.

Risalah tetap ada.

Kewajiban tetap ada.

Dan umat tetap memiliki tanggung jawab.

Setelah itu, para sahabat menghadapi persoalan besar: umat tidak boleh dibiarkan tanpa kepemimpinan yang mengurus kepentingannya. Mereka kemudian bermusyawarah dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.

Di sinilah tampak perbedaan antara orang yang hanya mengenal Islam secara lahiriah dengan orang yang telah memahami Islam sebagai amanah kehidupan.

Ketika Sebagian Besar Umat Goyah

Sepeninggal Rasulullah, muncul gelombang pembangkangan dan kemurtadan di berbagai wilayah. Sebagian kelompok menolak kewajiban zakat dan sebagian lainnya kembali kepada praktik-praktik jahiliah.

Apakah Abu Bakar menunggu sampai seluruh masyarakat sadar dengan sendirinya?

Tidak.

Ia bersama para sahabat menghadapi keadaan tersebut dengan keteguhan. Mereka berusaha mempertahankan kesatuan umat dan menegakkan kembali kewajiban-kewajiban agama yang ditolak.

Di sinilah terlihat sebuah pelajaran penting:

Kelompok kecil yang sadar dapat memainkan peran yang sangat besar ketika kelompok itu memiliki iman, ilmu, organisasi, dan kepemimpinan yang kuat.

Namun, pelajaran ini tidak boleh dipahami secara serampangan.

Kelompok kecil bukan berarti otomatis benar. Sedikitnya jumlah tidak dengan sendirinya menjadi bukti kebenaran. Ukuran kebenaran tetaplah wahyu, ilmu, dan ketundukan kepada Allah.

Yang hendak ditekankan adalah bahwa mayoritas tidak selalu menjadi ukuran kebenaran, sebagaimana minoritas juga tidak otomatis menjadi ukuran kebenaran.

Islam Bukan Sekadar Mengikuti Suara Mayoritas

Karena itu, Islam tidak dapat begitu saja disamakan dengan ideologi atau sistem pemikiran buatan manusia.

Islam memiliki sumber nilai yang berasal dari wahyu Allah. Prinsip-prinsip dasarnya tidak berubah hanya karena jumlah suara manusia berubah.

Bayangkan jika sebuah masyarakat melalui mekanisme politik memilih sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Apakah banyaknya suara otomatis menjadikannya benar?

Tidak.

Namun di sinilah kita harus berhati-hati.

Menolak anggapan bahwa mayoritas adalah sumber kebenaran bukan berarti memberikan hak kepada sekelompok kecil untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Islam juga tidak membenarkan perubahan dilakukan dengan kezaliman, kekerasan tanpa hak, atau pemaksaan kehendak.

Perubahan harus dilakukan dengan ilmu, hikmah, dakwah, kesabaran, musyawarah, dan cara-cara yang dibenarkan syariat.

Karena itu, tugas kelompok yang sadar bukanlah sekadar "mengalahkan" mayoritas. Tugas mereka adalah membangunkan kesadaran masyarakat.

Jangan Menunggu Semua Orang Sadar

Di sinilah sering terjadi kekeliruan dalam gerakan perubahan.

Sebuah organisasi atau komunitas mungkin berkata, "Kita tunggu sampai seluruh masyarakat memahami Islam. Setelah semua sadar, barulah kita bergerak."

Tetapi bukankah itu berarti perubahan ditunda tanpa batas?

Kenyataannya, tidak semua orang akan memiliki tingkat kesadaran yang sama pada waktu yang sama.

Maka, yang dibutuhkan adalah membina manusia-manusia yang benar-benar sadar terlebih dahulu. Mereka menjadi pusat pendidikan, keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bukan untuk merasa lebih tinggi daripada masyarakat.

Bukan pula untuk menganggap diri sebagai kelompok yang pasti benar.

Melainkan untuk menjadi pelayan perubahan yang sabar dan bertanggung jawab.

Seberapa Besar Kelompok Penggerak Perubahan?

Sejumlah kajian sosiologi populer sering menyebut bahwa orang yang memikirkan perubahan jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka yang benar-benar bersedia bekerja untuk mewujudkannya. Sebagian besar lainnya cenderung mengikuti arus.

Gambaran ini sebenarnya mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.

Berapa banyak orang yang menginginkan perubahan?

Banyak.

Berapa banyak yang membicarakannya?

Lebih banyak lagi.

Tetapi berapa banyak yang bersedia belajar, berkorban, bekerja secara konsisten, menghadapi kesulitan, dan tetap bertahan ketika perubahan tidak segera menghasilkan sesuatu?

Jumlahnya jauh lebih sedikit.

Karena itu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dinisbatkan pernah membagi manusia menjadi tiga golongan: ulama Rabbani, para pencari ilmu dan kebenaran, serta orang-orang rendah yang mengikuti setiap suara yang terdengar.

Gambaran ini mengandung sebuah pelajaran penting: masyarakat tidak pernah sepenuhnya homogen.

Ada yang memimpin kesadaran.

Ada yang sedang mencari kebenaran.

Ada pula yang sekadar mengikuti arus.

Perubahan Tidak Selalu Mengikuti Teori yang Sederhana

Sejarah politik dunia juga menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu terjadi melalui proses perubahan masyarakat secara seragam dan bertahap.

Revolusi Rusia, misalnya, menunjukkan bagaimana sebuah kelompok politik yang terorganisasi dapat memainkan peranan sangat besar dalam perebutan kekuasaan, meskipun tidak seluruh masyarakat sebelumnya memiliki kesadaran ideologis yang sama.

Ini menunjukkan bahwa organisasi, kepemimpinan, disiplin, dan momentum sejarah dapat menjadi faktor penting dalam perubahan.

Namun sejarah tersebut sekaligus memberi pelajaran lain: kemampuan mengambil alih kekuasaan tidak sama dengan kemampuan membangun masyarakat yang baik.

Perebutan kekuasaan dapat terjadi dengan cepat.

Membangun manusia membutuhkan waktu.

Mengubah budaya membutuhkan generasi.

Dan membangun peradaban membutuhkan ketekunan yang jauh lebih panjang.

Karena itu, perubahan yang hanya bertumpu pada perebutan kekuasaan tanpa pembinaan manusia akan mudah kehilangan ruhnya.

Siapakah Kelompok Kecil Itu?

Lalu, siapakah kelompok kecil yang benar-benar dibutuhkan?

Bukan kelompok yang merasa dirinya paling suci.

Bukan kelompok yang gemar mencela masyarakat.

Bukan pula kelompok yang hanya pandai berteriak tentang perubahan.

Kelompok yang dibutuhkan adalah mereka yang beriman, berilmu, sabar, bersih dari kesombongan, dan bersedia bekerja untuk kemaslahatan manusia.

Mereka tidak mudah tergiur oleh berbagai ideologi yang datang silih berganti.

Mereka memiliki prinsip, tetapi tidak kehilangan hikmah.

Mereka memiliki keberanian, tetapi tidak kehilangan akhlak.

Mereka memiliki visi, tetapi tidak mengabaikan kenyataan.

Mereka ingin mengubah masyarakat, tetapi terlebih dahulu bersedia mengubah dirinya sendiri.

Mereka membaca Al-Qur'an bukan hanya untuk menemukan dalil bagi pendapatnya, tetapi untuk menemukan petunjuk bagi kehidupannya.

Mereka mendekat kepada Allah dalam kesunyian.

Mereka menangis dalam doa.

Mereka bersujud ketika manusia lain sedang mengejar popularitas.

Mereka belajar ketika yang lain sibuk berdebat.

Dan mereka bekerja ketika yang lain hanya menunggu.

Dari Kelompok Kecil Menuju Perubahan Besar

Bukankah demikian pula perjalanan dakwah Rasulullah saw.?

Dari satu manusia yang menerima wahyu.

Kemudian keluarga.

Kemudian beberapa sahabat.

Kemudian sebuah jamaah.

Kemudian sebuah masyarakat.

Dan akhirnya, Islam menyebar melampaui batas Jazirah Arab.

Perubahan besar itu tidak dimulai dengan jutaan manusia yang serentak sadar.

Ia dimulai dari manusia-manusia yang benar-benar sadar.

Maka pertanyaannya sekarang bukan:

"Mengapa masyarakat belum berubah?"

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

"Sudahkah kita berubah?"

Bukan:

"Mengapa orang lain belum memahami Islam?"

Tetapi:

"Sudahkah Islam benar-benar hidup dalam diri kita?"

Bukan:

"Mengapa mayoritas tidak bergerak?"

Melainkan:

"Sudahkah kita menjadi bagian dari sedikit orang yang mau belajar, beriman, bekerja, dan bersabar?"

Sebab perubahan masyarakat tidak akan lahir hanya dari suara yang keras.

Ia lahir dari manusia yang kokoh.

Tidak dari jumlah yang besar semata.

Tetapi dari kualitas iman, ilmu, akhlak, dan amal.

Dan jika Allah menghendaki, dari kelompok kecil yang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya itulah lahir gelombang perubahan yang jauh lebih besar.

Maka mulailah dari diri sendiri.

Bersihkan akidah.

Luruskan niat.

Perdalam ilmu.

Perbaiki akhlak.

Bangun persaudaraan.

Didik keluarga.

Layani masyarakat.

Dan teruslah bekerja dengan sabar.

Sebab boleh jadi kita tidak akan pernah melihat seluruh hasil perjuangan itu.

Tetapi bukankah tugas seorang mukmin bukan memastikan hasil berada di tangannya?

Tugasnya adalah berusaha sebaik-baiknya, tetap berada di jalan Allah, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada-Nya.

Di situlah kelompok kecil yang beriman menemukan kekuatannya: bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena ia yakin bahwa pertolongan Allah tidak pernah bergantung pada banyaknya manusia.

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak, dengan izin Allah."

(QS. Al-Baqarah: 249)

Perlawanan Bersenjata Pribumi Islam terhadap Penjajah VOC

Bangsa-bangsa Asia Tenggara tidak pernah menerima begitu saja kedatangan imperialis Barat. Sejak abad ke-16 M, ketika Portugis dan Spanyol mulai memasuki kawasan Nusantara, perlawanan muncul di berbagai wilayah. Pada abad berikutnya, tantangan semakin kompleks dengan hadirnya Belanda melalui VOC dan kemudian Inggris.

Di antara berbagai bentuk perlawanan tersebut, terdapat satu corak yang sangat menonjol: perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh para sultan, bangsawan, ulama, dan tokoh masyarakat Muslim.

Mengapa perlawanan itu muncul?

Apakah semata-mata karena perebutan kekuasaan? Ataukah karena persoalan perdagangan? Atau terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni penolakan terhadap dominasi politik dan ekonomi bangsa asing atas negeri-negeri Muslim Nusantara?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk diajukan ketika membaca sejarah hubungan Nusantara dengan imperialisme Barat.

VOC: Berdagang dengan Senjata?

VOC pada dasarnya didirikan sebagai perusahaan dagang. Namun, dalam praktiknya, VOC memiliki kekuasaan politik dan militer yang sangat besar. Ia dapat membuat perjanjian, membangun benteng, mengerahkan tentara, melakukan blokade, bahkan berperang.

Di sinilah muncul sebuah paradoks sejarah.

Jika tujuan utamanya berdagang, mengapa perdagangan harus ditopang oleh kekuatan militer?

M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menunjukkan bagaimana beberapa Gubernur Jenderal VOC memainkan peran penting dalam ekspansi militer Belanda di Nusantara. Di antara tokoh yang menonjol ialah Antonio van Diemen, Johan Maetsuycker, dan Cornelis Janszoon Speelman.

Ekspansi tersebut terutama diarahkan ke kawasan Indonesia Timur dan Kepulauan Maluku, wilayah yang sangat penting karena produksi rempah-rempahnya.

Namun, untuk menguasai Maluku, VOC harus terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan-kekuatan politik yang sudah ada di Nusantara.

Mataram di Jawa, Banten di bagian barat Jawa, Makassar di Sulawesi Selatan, Ternate dan Tidore di Maluku, serta berbagai kesultanan lainnya bukanlah ruang kosong yang dapat begitu saja dikuasai oleh bangsa asing.

Karena itu, penguasaan perdagangan pada akhirnya berubah menjadi persoalan penguasaan politik.

Jayakarta: Mata Rantai Strategis Nusantara

VOC memahami arti penting Jayakarta.

Jayakarta bukan sekadar sebuah kota pelabuhan. Letaknya menjadikannya salah satu simpul penting jaringan perdagangan Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai bandar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku dapat singgah sebelum melanjutkan pelayaran menuju Sumatra, Sri Lanka, India, Afrika, hingga Timur Tengah.

Bukankah dengan menguasai sebuah bandar strategis, seseorang dapat mengawasi lalu lintas perdagangan yang jauh lebih luas?

Inilah yang membuat Jayakarta menjadi sangat penting bagi VOC.

Secara geografis, Jayakarta relatif jauh dari pusat kekuasaan Demak, Cirebon, dan Banten. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi VOC untuk membangun kekuatan.

Pada 1619 M, VOC berhasil menguasai Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia.

Dengan demikian, sebuah bandar dagang berubah menjadi pusat kekuatan kolonial.

J.P. Coen, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1619–1623 dan 1627–1629 M, mempunyai pandangan ekspansionistis yang sangat jelas. Dalam gambaran Ricklefs, penguatan perdagangan VOC tidak dapat dipisahkan dari upaya menghancurkan kekuatan yang dianggap menghalangi kepentingannya.

Maka pertanyaan kembali muncul:

Apakah ini masih sekadar perdagangan? Ataukah perdagangan telah berubah menjadi instrumen kekuasaan?

Sultan Agung dan Pembebasan Batavia

Setelah Batavia dikuasai VOC, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung menjadi salah satu kekuatan utama yang berusaha menentang ekspansi tersebut.

Sultan Agung memerintah Mataram pada 1613–1645 M. Ia tidak memandang keberadaan VOC di Batavia sebagai persoalan kecil.

Bersama Dipati Ukur dari Tatar Ukur, Sultan Agung melancarkan serangan terhadap Batavia pada 1628 dan 1629 M.

Serangan tersebut merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan terhadap VOC.

Mengapa Sultan Agung menyerang Batavia?

Karena Batavia bukan sekadar kota. Di balik Batavia terdapat jaringan kekuasaan dan perdagangan yang sedang dibangun VOC. Dengan mempertahankan Batavia, VOC dapat memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain.

Serangan Mataram memang tidak berhasil menghancurkan VOC. Namun, perlawanan tersebut menunjukkan bahwa ekspansi kolonial tidak berlangsung tanpa perlawanan.

Bahkan dalam konflik tersebut, terjadi pula tawanan perang dan hubungan diplomatik sementara antara Mataram dan VOC.

Dengan demikian, hubungan Mataram-VOC tidak selalu berupa perang terbuka. Kadang berlangsung melalui diplomasi, kadang melalui tekanan, dan pada saat tertentu berubah menjadi peperangan.

Dari Sultan Agung kepada Amangkurat I

Di sinilah sejarah mulai memperlihatkan sebuah ironi.

Sultan Agung dikenal sebagai penguasa yang berhadapan dengan VOC. Namun, setelah wafatnya, orientasi politik Mataram berubah secara drastis di bawah putranya, Amangkurat I.

Amangkurat I memerintah pada 1646–1677 M.

Jika Sultan Agung berusaha membendung pengaruh VOC, mengapa Amangkurat I justru mendekatinya?

Perubahan orientasi politik inilah yang kemudian menimbulkan konflik internal yang sangat besar.

Amangkurat I mengambil kebijakan yang semakin menjauh dari sebagian ulama dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan politik Mataram.

Sejumlah sumber sejarah juga mencatat terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap ulama pada masa pemerintahannya. Angka sekitar 6.000 ulama sering disebut dalam literatur, meskipun rincian dan penafsiran atas peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara kritis dalam kajian sejarah.

Apa akibatnya?

Alih-alih memperkuat kerajaan, kebijakan represif tersebut justru memperbesar perlawanan.

Dan dari sinilah muncul Trunajaya.

Trunajaya dan Perlawanan Ulama

Pemberontakan Trunajaya berlangsung pada 1675–1680 M. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok yang menentang pemerintahan Amangkurat I, termasuk tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Kajoran.

Perlawanan tersebut bukan sekadar perebutan takhta.

Di dalamnya terdapat pertarungan mengenai arah politik Mataram:

Apakah kerajaan akan berdiri sebagai kekuatan yang mandiri, ataukah bergantung kepada VOC?

Dalam konteks inilah sebagian masyarakat melihat perjuangan Trunajaya sebagai bagian dari perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah bersekutu dengan penjajah.

Ricklefs mencatat kuatnya kesadaran Islam di tengah masyarakat Jawa pada masa itu. Keyakinan bahwa keberadaan kekuatan asing non-Muslim di Jawa menjadi penghalang bagi datangnya keberkahan merupakan salah satu unsur yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap perlawanan.

Tetapi semangat saja tidak cukup.

Perang membutuhkan persenjataan, logistik, jaringan ekonomi, organisasi, dan kemampuan militer.

Di sinilah kelemahan gerakan Trunajaya mulai terlihat.

Mengapa Perlawanan Trunajaya Gagal?

Trunajaya menghadapi lawan yang memiliki keunggulan militer dan ekonomi.

VOC memiliki tentara profesional, benteng, kapal, persenjataan, serta jaringan perdagangan yang luas. Selain itu, VOC memperoleh dukungan dari Amangkurat II dan Arung Palakka dari Bone.

Sementara itu, pasukan Trunajaya beroperasi terutama dari pedalaman Jawa Timur.

Bagaimana mereka memperoleh dana perang?

Bagaimana perdagangan dapat berlangsung jika jalur laut dikuasai VOC?

Di sinilah blokade ekonomi menjadi senjata yang sangat efektif.

VOC tidak harus selalu memenangkan setiap pertempuran di darat. Dengan menguasai jalur perdagangan dan laut, VOC dapat memutus sumber daya lawannya.

Maka terlihat sebuah pelajaran penting:

Dalam perang, kekuatan militer tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada ekonomi, perdagangan, logistik, dan jaringan politik.

Trunajaya akhirnya terdesak dan gugur pada 1680 M.

Kiai Kajoran juga mengalami nasib tragis. Ia tertangkap dan kemudian gugur pada 1679 M. Tradisi sejarah lokal dan berbagai sumber mengenai periode ini juga mengaitkan wafatnya sejumlah tokoh agama dengan konflik yang sedang berlangsung.

Banten: Sultan Ageng Tirtayasa Melawan VOC

Pada saat Mataram menghadapi persoalan internal, Banten tampil sebagai kekuatan penting lainnya.

Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten pada 1651–1683 M.

Berbeda dengan politik VOC yang berusaha mengendalikan perdagangan, Sultan Ageng mengembangkan Banten sebagai bandar yang terbuka bagi berbagai bangsa.

Pedagang dari Asia, Afrika, Prancis, Denmark, dan Inggris melakukan hubungan dagang dengan Banten.

Bukankah kebijakan seperti ini justru dapat memperkuat posisi Banten?

Bagi VOC, justru di sinilah persoalannya.

Banten terlalu dekat dengan Batavia. Jika Banten dapat berdagang bebas dengan bangsa-bangsa lain, monopoli VOC akan terganggu.

Karena itu, konflik antara Banten dan VOC semakin tajam.

VOC kemudian menggunakan berbagai cara untuk melemahkan Banten, termasuk tekanan politik dan upaya memanfaatkan konflik internal kerajaan.

Di sinilah politik divide et impera memperoleh ruang.

Jika sebuah kekuatan tidak dapat dihancurkan dari luar, bukankah lebih mudah jika ia dibuat terpecah dari dalam?

Sultan Ageng, Trunajaya, dan Syekh Yusuf

Sultan Ageng Tirtayasa tidak hanya berhadapan dengan VOC di Banten. Ia juga memberikan dukungan kepada gerakan Trunajaya yang menentang Amangkurat I dan VOC.

Dalam perjuangan tersebut tampil pula seorang ulama besar dari Makassar: Syekh Yusuf al-Makassari.

Kehadiran Syekh Yusuf memperlihatkan bahwa jaringan perlawanan tidak selalu dibatasi oleh wilayah kerajaan.

Ulama, santri, pedagang, bangsawan, dan kekuatan politik dapat terhubung melampaui batas geografis.

Namun, sekali lagi, persoalan terbesar bukan hanya kekuatan lawan.

Banten sendiri mengalami konflik internal.

Putra Sultan Ageng, Sultan Haji, berbalik dan bekerja sama dengan VOC. Konflik internal tersebut akhirnya melemahkan Banten.

Pada akhirnya, Sultan Ageng kehilangan kekuasaan, sementara Syekh Yusuf ditangkap dan dibuang ke berbagai tempat hingga akhirnya sampai ke Afrika Selatan.

Maka sejarah kembali memberikan pertanyaan yang pahit:

Mengapa kekuatan yang besar sering kali tidak hancur karena serangan dari luar, tetapi karena perpecahan dari dalam?

Dua Sultan Hasanuddin, Dua Zaman Perlawanan

Dalam sejarah Banten dan Makassar terdapat dua tokoh yang sama-sama bernama Sultan Hasanuddin, tetapi berasal dari kesultanan dan zaman yang berbeda.

Pertama, Sultan Hasanuddin dari Banten, yang memerintah pada abad ke-16 M dan menghadapi ekspansi Portugis.

Kedua, Sultan Hasanuddin dari Gowa-Makassar, yang memerintah pada 1653–1669 M dan menghadapi VOC.

Keduanya memperlihatkan pola yang hampir serupa:

Kesultanan yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan akan menjadi sasaran kekuatan imperialis yang ingin menguasai jalur ekonomi Nusantara.

Sultan Hasanuddin dan Perang Makassar

Sultan Hasanuddin dari Gowa merupakan salah satu tokoh terbesar dalam perlawanan terhadap VOC.

Perang Makassar mencapai titik penting dengan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 M.

Perjanjian tersebut sangat membatasi kekuatan politik dan perdagangan Gowa-Makassar serta memperkuat posisi VOC dalam perdagangan di kawasan tersebut.

Namun, apakah kemenangan VOC semata-mata diperoleh karena keunggulan jumlah pasukan Belanda?

Tidak.

VOC juga memperoleh bantuan Arung Palakka dari Bone.

Cornelis Speelman sendiri membawa kekuatan VOC yang relatif terbatas. Keunggulan VOC terletak pada kombinasi antara kekuatan laut, blokade perdagangan, diplomasi, dan kemampuan memanfaatkan konflik antarkekuatan lokal.

Dengan demikian, perang Makassar memberikan pelajaran yang sama seperti konflik Mataram dan Banten:

Kekuatan kolonial tidak selalu menang karena jumlah tentaranya lebih besar. Mereka dapat menang karena mampu menggabungkan militer, ekonomi, diplomasi, dan politik pecah belah.

Sultan Hasanuddin kemudian kembali melancarkan perlawanan pada 1668–1669 M. Namun, tekanan VOC dan sekutu-sekutunya akhirnya membuat Gowa semakin terdesak.

VOC dan Pemutusan Jaringan Perdagangan

Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah penguasaan laut.

Ini penting untuk dipahami.

VOC tidak hanya menyerang benteng atau pasukan lawannya. Ia juga berusaha mengendalikan jalur perdagangan yang menjadi sumber pembiayaan kerajaan.

Ketika jalur laut ditutup, perdagangan terhenti.

Ketika perdagangan terhenti, pemasukan kerajaan berkurang.

Ketika pemasukan berkurang, kemampuan membiayai perang ikut melemah.

Dengan demikian, blokade ekonomi dapat menjadi senjata perang yang sama pentingnya dengan senjata di medan tempur.

Inilah salah satu sebab mengapa perlawanan yang memiliki dukungan rakyat sekalipun dapat mengalami kekalahan apabila tidak mempunyai basis ekonomi dan logistik yang kuat.

Ketika Sesama Pribumi Berhadapan

Di sinilah bagian paling getir dari sejarah ini.

VOC tidak selalu menghadapi kerajaan-kerajaan Nusantara seorang diri. Dalam berbagai konflik, VOC berhasil memperoleh sekutu dari kalangan penguasa atau kelompok lokal yang mempunyai kepentingan politik masing-masing.

Arung Palakka merupakan salah satu contoh paling penting dalam konteks Perang Makassar.

Dalam konflik Trunajaya, VOC juga memperoleh dukungan dari pihak yang berseberangan dengan Trunajaya.

Dengan demikian, perlawanan terhadap VOC tidak hanya berhadapan dengan tentara Belanda.

Ia juga berhadapan dengan fragmentasi politik di antara kekuatan-kekuatan pribumi sendiri.

Apakah VOC terlalu kuat?

Mungkin.

Tetapi apakah perpecahan di antara kekuatan Nusantara juga ikut membuat VOC semakin kuat?

Inilah pertanyaan sejarah yang tidak boleh diabaikan.

Perlawanan yang Tidak Pernah Benar-Benar Berhenti

Kekalahan Sultan Agung dalam menyerang Batavia tidak mengakhiri perlawanan.

Kekalahan Sultan Hasanuddin tidak menghapus semangat perlawanan di Makassar.

Jatuhnya Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghilangkan perlawanan di Banten.

Gugurnya Trunajaya tidak membuat seluruh masyarakat menerima kekuasaan VOC begitu saja.

Perlawanan terus muncul dalam berbagai bentuk dan wilayah.

Pada 1750, misalnya, Banten kembali mengalami pemberontakan yang dikaitkan dengan Kiai Tapa dan memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat Tionghoa.

Mengapa dukungan lintas kelompok seperti itu dapat terjadi?

Karena kolonialisme tidak selalu menghadapkan satu bangsa dengan bangsa lain secara sederhana. Di lapangan, kepentingan ekonomi, agama, politik, perdagangan, dan kekuasaan saling berkelindan.

Karena itu, sejarah perlawanan terhadap VOC tidak cukup dibaca sebagai cerita Belanda melawan pribumi.

Ia jauh lebih kompleks.

Ada kerajaan melawan VOC.

Ada kerajaan bekerja sama dengan VOC.

Ada ulama melawan penguasa pribumi yang bekerja sama dengan VOC.

Ada pedagang yang kepentingannya dirugikan oleh monopoli.

Ada pula kelompok pribumi yang akhirnya berada di pihak VOC karena pertimbangan politiknya sendiri.

Pelajaran dari Sejarah

Dari rangkaian perlawanan Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, Trunajaya, Syekh Yusuf, dan Sultan Hasanuddin, terlihat bahwa kekuatan kolonial tidak hanya mengandalkan senjata.

Ia mengandalkan monopoli perdagangan, penguasaan laut, blokade ekonomi, diplomasi, benteng, tentara profesional, dan politik pecah belah.

Sebaliknya, para pejuang Nusantara memiliki modal yang berbeda: legitimasi kerajaan, dukungan rakyat, jaringan ulama, semangat keagamaan, kemampuan menguasai wilayah, dan jaringan perdagangan.

Namun, kekuatan tersebut sering kali tidak terintegrasi dalam satu strategi bersama.

Di sinilah sejarah menjadi cermin.

Apakah sebuah bangsa cukup hanya memiliki keberanian?

Tidak.

Keberanian harus bertemu dengan ilmu.

Semangat harus bertemu dengan organisasi.

Kekuatan militer harus ditopang ekonomi.

Perjuangan harus memiliki jaringan.

Dan yang tidak kalah penting, persatuan politik harus dijaga.

Sebab sejarah VOC memperlihatkan satu kenyataan yang pahit: sebuah kekuatan asing dapat menjadi sangat kuat bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi karena lawan-lawannya terpecah dan saling berhadapan.

Karena itu, membaca sejarah perlawanan Islam terhadap VOC bukan sekadar mengenang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Lebih jauh dari itu, kita sedang bertanya kepada diri sendiri:

Mengapa sebuah bangsa yang memiliki kerajaan, ulama, pedagang, tentara, kekayaan alam, dan rakyat yang besar dapat dikalahkan oleh kekuatan asing yang jumlahnya jauh lebih kecil?

Jawabannya mungkin tidak hanya berada di medan perang.

Ia juga berada di pelabuhan, pasar, istana, jaringan perdagangan, meja diplomasi, dan—yang paling menentukan—di dalam persatuan atau perpecahan masyarakat itu sendiri.