"Pondasinya Tidak Stabil, Bangsa Yahudi Israel Dalam Bahaya", Pasca Badai Al-Aqsa 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 

"Kepercayaan yang kita miliki pada diri kita sendiri, pada rakyat kita, dan pada negara kita, selalu menjadi landasan bagi kita. Ketika kepercayaan terguncang, ketika fondasinya tidak stabil, bangsa ini dalam bahaya," kata Presiden Israel, Isaac Herzog, kepada Presiden Institut Demokrasi Israel (IDI) Yohanan Plesner setelah menerima hasil studi tersebut di kediaman presiden pada 17/12/24.

Studi tersebut menunjukkan kekhawatiran hancurnya demokrasi terus meningkat, pada sisi lain kepercayaan publik terhadap pemerintah dan Knesset merosot drastis pasca Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Indeks tersebut menemukan bahwa 58 persen warga Israel meyakini demokrasi sedang terancam. Sedangkan  kepercayaan pada Knesset dan pemerintah anjlok tajam selama setahun terakhir, jatuh ke titik terendah masing-masing sebesar 13% dan 19%, pada bulan Mei 2024 di kalangan publik Yahudi, meskipun agak pulih menjadi 16% dan 25% pada bulan Oktober.

Survei lain yang dilakukan  Saluran 12 yang dipublikasikan pada 21/12/24 pun menunjukkan hal yang sama bahwa hanya 22 persen responden yang percaya pada pemerintah. Sedangkan secara personal, kepercayaan kepada Netanyahu hanya 29 persen saja.

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat ini, para pemimpin negara, kubu koalisi sayap kanan, justru sangat aktif menyerang sistem pengawasan dan keseimbangan di negara tersebut, serta profesionalisme lembaga-lembaga utamanya. Terutama sistem peradilan yang terus diupayakan untuk dirombak walaupun upaya tersebut telah gagal pada tahun 2023.

Banyak menteri dalam pemerintahan saat ini telah berulang kali menyerang Mahkamah Agung selama setahun terakhir karena dianggap menentang "kehendak rakyat," terutama Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang telah terlibat dalam pertikaian selama dua tahun dengan lembaga peradilan dan minggu lalu mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kembali upayanya yang sangat memecah belah untuk membatasi kewenangan lembaga peradilan.

"Pelemahan yang tidak bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang telah menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran Israel selama beberapa dekade merupakan fenomena yang berbahaya, terutama di masa perang. Padahal, para pemimpin kita memiliki banyak pekerjaan lain yang lebih utama yang harus dilakukan, dan waktu sangatlah penting," kata Plesner, Presiden IDI.

Pertikaian tersebut menimbulkan banyak pertengkaran:

A. Seorang mantan jaksa agung yang merekomendasikan agar para prajurit cadangan IDF menolak untuk menjadi sukarelawan untuk bertugas jika reformasi peradilan diluncurkan kembali;

B. Seorang mantan kepala rabbi yang menyerukan kepada kaum ultra-Ortodoks, seperdelapan dari populasi, untuk menolak mendaftar, menganjurkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Layanan Wajib;

C. Seorang menteri kehakiman dan anggota Knesset yang sedang menjabat yang secara terbuka mengutarakan kemungkinan menolak untuk tunduk pada putusan Pengadilan Tinggi.

D. Seorang menteri kabinet Israel telah menyatakan, dengan keberanian yang fanatik, bahwa ia tidak mengesampingkan "perubahan rezim."

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Yedidia Stern, Presiden Jewish People Policy Institute dan profesor (emeritus) hukum di Universitas Bar-Ilan, yang berkomentar, "Hebatnya, Israel telah berhasil dalam tujuh front eksternal melawan musuh-musuhnya, tetapi hampir kalah dalam front kedelapan: front internal melawan dirinya sendiri."

"Harga kekalahan dalam perang internal bersifat struktural dan tidak dapat dengan mudah dikembalikan: lembaga-lembaga negara merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Mayoritas pemerintah saat ini mengeksploitasi sistem demokrasi untuk mengikis fondasinya."

Dampak besar dari konflik internal yang tengah terjadi saat ini di internal penjajah Zionis Israel seperti yang diungkapkannya, "Menelan satu sama lain hidup-hidup.” Padahal sedang berperang. Apakah ini liku-liku kehancuran Penjajah Zionis Israel yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad Yassin pendiri Hamas?

Menolak Bertempur di Gaza

Oleh: Nasrulloh Baksolahar 

Jerusalem Post pada 20/12/24 memberitakan Perdana Menteri  Benjamin Netanyahu  mengatakan bahwa dia tidak akan "setuju untuk mengakhiri perang sebelum kita menyingkirkan Hamas" dalam sebuah wawancara dengan  penulis editorial Wall Street Journal (WSJ) Elliot Kaufman, yang kemudian diterbitkan di surat kabar AS tersebut pada 19/12/24.

"Kami tidak akan membiarkan mereka (Hamas) berkuasa di Gaza, 30 mil dari Tel Aviv . Itu tidak akan terjadi," katanya di tengah seruan banyak pihak untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang langgeng di daerah kantong Palestina itu.

Opini di WSJ mencatat bahwa perdana menteri Penjajah Zionis Israel hanya membayangkan kesepakatan semacam itu akan bersifat parsial jika organisasi teroris Palestina itu masih utuh. Apakah pendapat Netanyahu selaras dengan keinginan rakyat Penjajah Zionis Israel? 

Times Of Israel pada 21/12/24 juga memberitakan hasil jajak pendapat Channel 13 yang menanyakan kepada responden bagaimana mereka mendefinisikan kemenangan dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza, hasilnya:

A.  68% mengatakan kemenangan hanya dapat diraih dengan memulangkan semua sandera,

B. 12% mengatakan kemenangan akan diraih dengan aneksasi Gaza dan penegakan kedaulatan Israel atas Jalur Gaza,

C. 4% mengatakan kemenangan akan diraih dengan kembalinya penduduk perbatasan ke rumah mereka,

D. 8% mengatakan kemenangan akan diraih dengan berdirinya kepemimpinan Palestina moderat di Gaza selain Hamas,

E. Dan, 8% mengatakan tidak tahu.

Dari hasil survei tersebut, hanya 12% responden yang mendefinisikan kemenangan perang di Gaza sesuai yang diinginkan juga oleh Netanyahu. Sedangkan 68% menginginkan keselamatan para sandera. Artinya, mayoritas rakyat Penjajah Zionis Israel menginginkan gencatan senjata sesegera mungkin.

Efek dari perbedaan ini menyebabkan sering terjadi gelombang demonstrasi yang menginginkan pemulangan sandera secepat mungkin. Pada sisi lain, Netanyahu selalu menghalangi terciptanya gencatan senjata yang sudah dimediasi oleh Qatar dan Mesir. 

Apakah pertempuran bumi hangus yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel atas Gaza  berhasil? Ternyata, tidak bisa menyelamatkan para sandera. Bahkan, para sandera tewas karena serangan yang mereka lakukan sendiri. Artinya,  penjajah Zionis Israel telah gagal di Gaza menurut persepsi rakyatnya sendiri. Apa akibatnya? 

Ternyata perang dan genosida ternyata ambisi pribadi Netanyahu. Wajar saja, bila rakyatnya mulai banyak yang menolak dan tidak mau memperpanjang wajib militer untuk bertempur di Gaza.

Penjajah Zionis Israel Cemas Hancur di Front Kedelapan 

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Penjajah Zionis Israel merasa yakin dengan seluruh front pertempuran militer di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Yaman, Iran, Irak dan Suriah, namun ada kecemasan yang lebih besar dari itu. Yaitu, front ke delapan, pertikaian internal.

Di Suriah, seluruh fasilitas militer sudah dihancurkan secara persisi dengan bantuan data dari Assad yang kabur ke Rusia. Dataran tinggi Golan dan Gunung Harmoni sudah dianeksasi. 

Hizbullah sudah takluk karena jalur senjata dari Iran sudah diputus. Fasilitas strategis Yaman sudah dibombardir. Iran sedang menghadapi kesulitan internal karena pengaruhnya berkurang sejak oposisi Suriah mengalahkan rezin Assad. Iran melemah, maka faksi perlawanan Irak pun melemah pula.

Di Tepi Barat, Otoritas Palestina menjadi kepanjangan tangan Penjajah Zionis Israel untuk menghancurkan perlawanan. Di Gaza, merasa yakin bisa menghancurkan Hamas hingga ke akar-akarnya.

Dalam kondisi perang, Perdana Menteri Penjajah Zionis Israel memiliki kekebalan hukum. Tampaknya sistem kekebalan tubuh politik Israel ini menyerang dirinya sendiri. Dengan kekebalan ini, penguasa mengeksploitasi sistem demokrasi untuk mengikis fondasinya.

Reformasi peradilan oleh penguasa menyebabkan kehancuran bersifat struktural dan tidak dapat dengan mudah dikembalikan: lembaga-lembaga negara merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Akibatnya,  seorang mantan jaksa agung yang merekomendasikan agar para prajurit cadangan IDF menolak untuk menjadi sukarelawan untuk bertugas jika reformasi peradilan diluncurkan kembali.

Seorang mantan kepala rabbi yang menyerukan kepada kaum ultra-Ortodoks, seperdelapan dari populasi, untuk menolak mendaftar, menganjurkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Layanan Wajib;

Seorang menteri kehakiman dan anggota Knesset yang sedang menjabat yang secara terbuka mengutarakan kemungkinan menolak untuk tunduk pada putusan Pengadilan Tinggi.

Seorang menteri kabinet Israel telah menyatakan, dengan keberanian yang fanatik, bahwa ia tidak mengesampingkan "perubahan rezim."

Orang-orang ini merusak kemampuan untuk menegakkan supremasi hukum di sini, yang merupakan satu-satunya dasar yang mencegah kita untuk “menelan satu sama lain hidup-hidup.”