"Pondasinya Tidak Stabil, Bangsa Yahudi Israel Dalam Bahaya", Pasca Badai Al-Aqsa
Oleh: Nasrulloh Baksolahar
"Kepercayaan yang kita miliki pada diri kita sendiri, pada rakyat kita, dan pada negara kita, selalu menjadi landasan bagi kita. Ketika kepercayaan terguncang, ketika fondasinya tidak stabil, bangsa ini dalam bahaya," kata Presiden Israel, Isaac Herzog, kepada Presiden Institut Demokrasi Israel (IDI) Yohanan Plesner setelah menerima hasil studi tersebut di kediaman presiden pada 17/12/24.
Studi tersebut menunjukkan kekhawatiran hancurnya demokrasi terus meningkat, pada sisi lain kepercayaan publik terhadap pemerintah dan Knesset merosot drastis pasca Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
Indeks tersebut menemukan bahwa 58 persen warga Israel meyakini demokrasi sedang terancam. Sedangkan kepercayaan pada Knesset dan pemerintah anjlok tajam selama setahun terakhir, jatuh ke titik terendah masing-masing sebesar 13% dan 19%, pada bulan Mei 2024 di kalangan publik Yahudi, meskipun agak pulih menjadi 16% dan 25% pada bulan Oktober.
Survei lain yang dilakukan Saluran 12 yang dipublikasikan pada 21/12/24 pun menunjukkan hal yang sama bahwa hanya 22 persen responden yang percaya pada pemerintah. Sedangkan secara personal, kepercayaan kepada Netanyahu hanya 29 persen saja.
Di tengah ketidakpercayaan masyarakat ini, para pemimpin negara, kubu koalisi sayap kanan, justru sangat aktif menyerang sistem pengawasan dan keseimbangan di negara tersebut, serta profesionalisme lembaga-lembaga utamanya. Terutama sistem peradilan yang terus diupayakan untuk dirombak walaupun upaya tersebut telah gagal pada tahun 2023.
Banyak menteri dalam pemerintahan saat ini telah berulang kali menyerang Mahkamah Agung selama setahun terakhir karena dianggap menentang "kehendak rakyat," terutama Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang telah terlibat dalam pertikaian selama dua tahun dengan lembaga peradilan dan minggu lalu mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kembali upayanya yang sangat memecah belah untuk membatasi kewenangan lembaga peradilan.
"Pelemahan yang tidak bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang telah menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran Israel selama beberapa dekade merupakan fenomena yang berbahaya, terutama di masa perang. Padahal, para pemimpin kita memiliki banyak pekerjaan lain yang lebih utama yang harus dilakukan, dan waktu sangatlah penting," kata Plesner, Presiden IDI.
Pertikaian tersebut menimbulkan banyak pertengkaran:
A. Seorang mantan jaksa agung yang merekomendasikan agar para prajurit cadangan IDF menolak untuk menjadi sukarelawan untuk bertugas jika reformasi peradilan diluncurkan kembali;
B. Seorang mantan kepala rabbi yang menyerukan kepada kaum ultra-Ortodoks, seperdelapan dari populasi, untuk menolak mendaftar, menganjurkan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Layanan Wajib;
C. Seorang menteri kehakiman dan anggota Knesset yang sedang menjabat yang secara terbuka mengutarakan kemungkinan menolak untuk tunduk pada putusan Pengadilan Tinggi.
D. Seorang menteri kabinet Israel telah menyatakan, dengan keberanian yang fanatik, bahwa ia tidak mengesampingkan "perubahan rezim."
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Yedidia Stern, Presiden Jewish People Policy Institute dan profesor (emeritus) hukum di Universitas Bar-Ilan, yang berkomentar, "Hebatnya, Israel telah berhasil dalam tujuh front eksternal melawan musuh-musuhnya, tetapi hampir kalah dalam front kedelapan: front internal melawan dirinya sendiri."
"Harga kekalahan dalam perang internal bersifat struktural dan tidak dapat dengan mudah dikembalikan: lembaga-lembaga negara merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Mayoritas pemerintah saat ini mengeksploitasi sistem demokrasi untuk mengikis fondasinya."
Dampak besar dari konflik internal yang tengah terjadi saat ini di internal penjajah Zionis Israel seperti yang diungkapkannya, "Menelan satu sama lain hidup-hidup.” Padahal sedang berperang. Apakah ini liku-liku kehancuran Penjajah Zionis Israel yang disebutkan oleh Syeikh Ahmad Yassin pendiri Hamas?
0 komentar: